‘Tembok Ratapan Solo’ Sindiran ke Jokowi yang Ingin Tetap Eksis di Publik

Warga yang sedang berfoto di depan rumah Jokowi (Foto: Okezone)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai penanda ‘Tembok Ratapan Solo’ pada rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), sebagai bentuk sindiran dari anak muda bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yang masih ingin eksis di politik nasional.

“Gaya baru yang saya maksud adalah publik seakan belum ingin Jokowi selesai memimpin Indonesia, meskipun sudah dua periode,” ujar Iwan kepada inilah.com, Rabu (18/2/2026).

Hal tersebut kata dia, ditunjukkan dengan setiap hari ada saja kelompok masyarakat dari berbagai kelompok dan daerah, yang datang dan berkunjung ke kediaman Jokowi.

“Meskipun hanya sekedar salaman dan berfoto saja. Hal inilah yang dinilai berlebihan oleh publik. Menurut saya, ini merupakan salah satu strategi juga untuk mempertahankan publikasi, popularitas dan approval rating Jokowi,” tuturnya.

Kepentingannya, kata dia, adalah agar visi politiknya bisa tercapai. “Yakni membesarkan PSI dan menjaga eksekusi Gibran sebagai Wapres. Tentunya untuk kepentingan di 2029 juga nanti,” pungkas Iwan.

Sebelumnya, rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo  (Jokowi) mendadak jadi panggung satire. Bukan demo, bukan orasi. Anak-anak muda datang, menempelkan tangan ke pagar kayu di Jalan Kutai Utara No 1, Solo, lalu menunduk seolah sedang meratap.

Di Google Maps, kediaman itu bahkan sempat ditandai dengan nama “Tembok Ratapan Solo”. Sindiran digital yang telak, walau kini sudah menghilang dari pencarian.

Video yang diunggah akun Instagram @indopium_ memperlihatkan beberapa anak muda meletakkan tangan di pagar kayu rumah Jokowi dan menundukkan kepala. Aksi itu cepat menyebar. Yang datang makin banyak. Konten pun beranak-pinak.

Menyebutnya sekadar kreativitas rasanya terlalu enteng. Bisa jadi itu satire yang lahir dari keresahan yang tak lagi percaya pada podium dan baliho, lalu memilih pagar rumah sebagai simbol.

Data fiskal berbicara. Per Agustus 2024, dua bulan menjelang Jokowi lengser, utang pemerintah tercatat Rp8.461,93 triliun, setara 38,49 persen terhadap PDB.

Per 31 Desember 2025, angkanya naik menjadi Rp9.637,90 triliun atau 40,46 persen terhadap PDB. Beban itu kini dipanggul pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Belum lagi utang jatuh tempo yang rata-rata Rp500 triliun hingga Rp600 triliun per tahun di luar bunga. Termasuk cicilan proyek kereta cepat yang mencapai Rp1,2 triliun per tahun.

Di luar angka-angka, ada soal bayang-bayang pengaruh. Loyalis Jokowi masih bercokol di posisi strategis, dari kementerian sampai kursi komisaris BUMN. Setiap kebijakan baru kerap dituding sebagai kelanjutan rezim lama. Upaya efisiensi dan perampingan birokrasi pun seperti berjalan di tempat.

Pemerintahan baru menghadapi dua tekanan sekaligus, fiskal dan politik. Satu menggerus kas negara, satu lagi menghambat lahirnya identitas baru. Kombinasi yang membuat publik bertanya, apa benar sudah ganti haluan?

Maka ketika pagar kayu itu dijadikan “tembok ratapan”, barangkali itu bukan sekadar konten iseng. Itu cara generasi yang tumbuh di era digital menyampaikan unek-unek. Satire, ya. Kreatif, tentu. Tapi di baliknya, ada pesan kuat soal warisan masalah dari satu dekade kekuasaan Jokowi.