Publik menyoroti rekam jejak hukum Tito Sulistio yang saat ini menjabat sebagai anggota badan supervisi di lembaga pengawas sektor keuangan.
Sorotan itu mencuat setelah beredarnya video viral di media sosial (medsos) yang mengulas keterlibatan mantan Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut dalam perkara hukum.
Sebagai anggota badan supervisi yang memiliki fungsi pengawasan, Tito dinilai tidak layak menduduki posisi tersebut karena dianggap mencoreng marwah lembaga yang diawasinya.
Dalam dunia bisnis, Tito juga dikenal memiliki kedekatan dengan Hary Tanoesoedibjo dan pernah menjabat sebagai komisaris di MNC Vision.
Tito disebut tersangkut kasus transaksi surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD) bodong senilai US$28 juta pada 1999.
Dalam perkara ini, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) menggugat Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT).
Selain itu, CMNP juga menggugat Tito Sulistio sebagai tergugat III, serta Teddy Kharsadi sebagai tergugat IV. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat.
CMNP mengklaim mengalami kerugian hingga Rp119 triliun akibat transaksi tukar-menukar surat berharga NCD yang kemudian dikenal sebagai kasus NCD bodong.
Pada Rabu (22/4/2026), majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Fajas Kusuma Aji memutus perkara tersebut secara e-court dan menyatakan para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
Majelis hakim kemudian menghukum Hary Tanoe dan MNC Group untuk membayar ganti rugi sebesar US$28 juta, ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002.
Selain itu, Hary Tanoe dan MNC Asia Holding juga diwajibkan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar secara tanggung renteng. Sementara itu, Tito Sulistio sebagai turut tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan.
Atas putusan tersebut, netizen mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR agar mengambil langkah tegas.
“Aparat yang berada di lembaga pengawas harus bersih dari masalah hukum. Mereka digaji dari uang rakyat,” demikian salah satu desakan dalam video viral tersebut.