TNI Ungkap Kronologi Pembunuhan Serka Seger Mulyana oleh OPM


Anggota Kodim 1715/ Yahikumo, Serka Seger Mulyana tewas diserang kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak. Insiden penyerangan ini terjadi usai Serka Seger memeriksa kesehatan dan membawa obat-obatan untuk perseonel yang sedang sakit, Senin (16/6/2025).

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa peristiwa itu bermula ketika Serka Seger mengikuti apel pagi di Kodim Yahikumo pukul 08.00 WIT.

Usai menjalani apel pagi, Serka Seger memeriksa kondisi anggota Makodim 1715/Yahikumo yang sedang sakit.

“Sekitar pukul 09.50 WIT, Serka Seger bersama tiga anggota lainnya menuju RSUD Dekai untuk berkoordinasi mengenai pengadaan obat bagi anggota yang memerlukan perawatan,” kata Kristomei Sianturi dalam siaran pers, Senin (16/6/2025).

Ketika dalam perjalanan kembali ke markas dari rumah sakit, tepatnya pukul 10.45 WIT, Serka Seger disergap dan ditembak oleh sekelompok anggota OPM tersebut.

Akibatnya, korban mengalami luka tembak dan kekerasan benda tajam di sekujur tubuh.

Mendengar adanya suara tembakan, personel kodim langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa. Di lokasi, Serka Seger sudah ditemukan tergeletak berlumuran darah dengan sepeda motornya.

Korban pun sempat dilarikan ke RSUD Dekai namun pada akhirnya dinyatakan gugur pada pukul 11.10 WIT.

“TNI sangat berduka atas gugurnya Serka Seger, prajurit yang menjalankan tugas kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab. Kepada keluarga besar almarhum, kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya,” kata Kristomei.

Dia juga mengecam tindakan OPM atas peristiwa bengis ini. Pihaknya memastikan menyerahkan pada penegak hukum agar para pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Disamping itu, Kristomei memastikan pelayanan TNI AD kepada masyarakat di Yahikumo tidak akan terhenti hanya karena adanya peristiwa ini.

“TNI akan terus hadir dengan langkah-langkah terukur dan proporsional terhadap setiap pelaku kekerasan bersenjata yang mengganggu stabilitas dan keamanan di Papua, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan kondusif,” jelas Kristomei.