Mungkin tak banyak yang tahu, hasil tambang nikel dari Indonesia, tak laku di Amerika Serikat. Kebencian AS semakin dalam ketika Presiden Jokowi melarang impor serta memberikan karpet merah kepada investor China membangun smelter nikel di Indonesia.
“Jadi, ini kan tadinya ada apa anggota senatnya (senat AS) kan yang against-lah sama mineral Indonesia, khususnya nikel,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dikutip Sabtu (18/11/2023).
Kedatangan Presiden Jokowi ke AS ini, juga dalam rangka melobi Presiden AS, Joe Biden untuk memupus kebencian itu. Dalam pertemuan di Gedung Putih pada Senin (13/11/2023) lalu.
Menteri Arifin menyebut, kini Indonesia dan AS sepakat menjalin kerja sama dalam urusan mineral kritis. Kedua pemimpin itu, sepakat membentuk program mineral kritis, yang akan dituangkan dalam bentuk Critical Mineral Agreement (CMA).
Menurut Menteri Arifin, nantinya akan ada kelompok kerja untuk merumuskan dan menjalankan kesepakatan tersebut. Ia berharap CMA terbentuk dalam waktu cepat. “Nikel dulu yang kita bahas karena yang paling kritikal kan nikel,” tegas Arifin.
Arifin menyebut, pembentukan CMA akan memberi ruang kepada Indonesia untuk mengekspor nikel ke AS. Kendati demikian, ia menyebut harus ada perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) antara kedua negara.
Hal serupa juga sempat diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang juga mendampingi Jokowi di AS. Retno mengatakan jika nikel Indonesia tak lagi ditentang AS, ada peluang bisnis yang bisa diraih.
“Jika CMA sudah dimiliki, maka Indonesia dapat memasok kebutuhan baterai kendaraan listrik (EV) di Amerika Serikat secara berkesinambungan dan untuk jangka panjang,” kata Retno dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/11).
Saking bencinya, pemerintah AS tidak akan memberikan subsidi hijau kepada produk yang mengandung nikel asal Indonesia. Selain itu, Indonesia dicoret dari daftar negara yang bakal memperoleh bantuan pembiayaan hijau, melalui Inflation Reduction Rate (IRA).
Dalam UU IRA yang baru diketok palu, pemerintah AS mengalokasikan dana US$370 miliar untuk pengembangan energi bersih di berbagai negara.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)