Tradisi Kemandirian Ponpes Bukan Alasan tak Taat Aturan, kalau Ada Kesalahan Pemerintah yang Pening

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Pemerintah tak mau lagi ada insiden amburknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, terulang lagi. Menko  Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyerukan para pengasuh ponpes untuk taat aturan.

Dia paham ada tradisi ponpes yang mengedepankan kemandirian, tapi soal keselamatan dan etika harus dievaluasi.

“Mereka boleh membangun sendiri, pakai uang sendiri, tapi mereka harus mengantongi izin. Karena kalau ada kesalahan seperti ini, jadi beban ke kita semua,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Meski tegas, Cak Imin tak mau para pengasuh ponpes salah paham. Dia bilang, pemerintah tidak bermaksud mengintervensi independensi pesantren, melainkan memastikan keselamatan dan keberlangsungan kegiatan pendidikan di dalamnya.

“Tidak boleh ada pendirian atau pembangunan pesantren tanpa ada proses standar izin. Ini tolong disampaikan kepada semua pesantren di seluruh Indonesia, tidak boleh lagi ada membangun sendiri tanpa izin. Ini standarnya enggak diukur,” tegasnya.

Cak Imin juga menambahkan, “Tradisi kemandirian pesantren akan tetap kita jaga, tapi semuanya harus sesuai standar. Tidak boleh lagi ada pendirian atau pembangunan pesantren tanpa melalui proses izin yang resmi.”

Dari sekitar 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata cuma 51 yang memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Artinya, cuma 0,1 persen bangunan pesantren di Tanah Air yang status keamanannya terjamin.

Data ini menjadi perhatian serius pascatragedi ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

“Kayaknya sebagian besar nggak berizin. Yang te-record di sistem PBG kita hanya 51 yang berizin,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo usai bertemu dengan Menko PM Muhaimin Iskandar di Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025). Data ini menjadi perhatian serius pascatragedi ambruknya ponpes di Sidoarjo.

Dody menyatakan kesiapannya untuk turun langsung mengecek seluruh ponpes yang belum berizin sekaligus membantu mereka mengurus izin. “Nanti kita cek semua pondok pesantren yang belum berizin sambil kita bantu mereka untuk mengurus izinnya,” jelas dia.

Menurut Dody, akar masalahnya terletak pada persepsi yang keliru tentang pentingnya izin bangunan. Banyak ponpes menganggap izin bukanlah hal yang urgent.

“Ya mungkin karena pesantren itu kan suka dari santri untuk santri, jadi mereka menganggap nggak perlu izin. Padahal izin itu untuk meyakinkan bahwa yang dibangun itu sesuai dengan normanya, kualitas kolom, kualitas struktur, dan seterusnya,” ungkapnya.

Faktor geografis juga turut memengaruhi. Banyak pesantren yang berlokasi di daerah terpencil, jauh dari pusat kota, sehingga kesadaran mengurus PBG masih rendah. “Di kota yang kecil-kecil mungkin mereka nggak terlalu aware soal itu,” tambah Dody.

Tapi, tidak semua ponpes abai terhadap standar keselamatan. Dody mencontohkan Pesantren Tebuireng di Jawa Timur sebagai role model yang baik.

“Kayak Tebuireng itu kan bagus-bagus. Kan memang ada pondok pesantren yang sangat modern, nah itu memang bagus dan ada ya tapi itu hanya sebagian kecil, sebagian besarnya kan sangat terbatas,” ucapnya.
 

Topik