Usai Gaduh Desil, BPS Minta Tambah Anggaran Rp1,4 Triliun untuk Pemutakhiran Data dan Renovasi Kantor

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. (Foto: Antara).

Dana jumbo untuk membiayai kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) tak sepadan dengan hasilnya. Perubahan desil mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digarap BPS justru menuai kegaduhan.

Alih-alih membenahi DTSEN, lembaga statistik pelat merah itu malah meminta tambahan anggaran yang cukup besar. Alasannya untuk membiayai perbaikan data yang diagendakan pada tahun depan.  

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengusulkan adanya tambahan anggaran 2027 sebesar Rp1,473 triliun. Katanya untuk pemutakhiran survei yang dilakukan BPS.

Hal itu disampaikan Amalia saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Padahal, tahun depan BPS mendapat pagu anggaran sebesar Rp6.476.751.392.000 (Rp 6,4 triliun).

“Pagu 2027 dalam nota keuangan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan kami. Supaya bisa berjalan optimal kami minta tambahan,” kata Amalia.

Tahun ini, BPS digelontorkan anggaran Rp7 triliun untuk operasional dan seluruh program. Termasuk perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau penetapan desil.

Sayangnya, hasil perbaikan desil dari BPS justru menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Karena banyak masyarakat tak mampu di daerah malah dimasukkan desil orang-orang mampu.

Dampaknya cukup pahit. Warga miskin yang naik desil 7 ke atas itu harus menanggung risiko yang berat. Tak masuk daftar penerima bantuan sosial (bansos), layanan kesehatan gratis, bahkan beasiswa anaknya dicabut.

Apalagi kondisi ekonomi pada saat ini, sedang tidak baik-baik saja. Alhasil, perubahan desil ini menimbulkan keributan yang luar biasa. Celakanya lagi, ya itu tadi. Tahun depan, BPS minta tambahan anggaran. Jangan-jangan hasilnya kembali bikin gaduh lagi.

Bongkar Data hingga Perbaikan Kantor

Masih menurut Amalia, tahun depan, ada jatuh tempo untuk pemutakhiran survei biaya hidup. Survei tersebut menyasar ke seluruh kabupaten dan kota.

“Tahun 2027 jatuh tempo. Kami harus melakukan pemutakhiran survei biaya hidup yang kita sebut survei pola konsumsi masyarakat, sebagai basis untuk penimbang inflasi, penghitungan inflasi. Itu kami lakukan survei di seluruh kabupaten/kota,” ungkapnya.

Amalia mengatakan, laporan inflasi tak hanya menyasar 38 provinsi, namun juga menyentuh 514 kabupaten dan kota. Alhasil, BPS mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun ke DPR. Sehingga total pagu anggaran BPS, terkerek menjadi Rp7,9 triliun.

Selanjutnya tambahan anggaran 2027 sebesar Rp1,473 triliun itu dialokasikan untuk memenuhi dukungan manajemen Rp546 miliar dan pemutakhiran data sebesar Rp926 miliar.

Dia pun mengeluhkan banyak kantor BPS yang mengalami rusak parah. Diharapkan Komisi X DPR menyetujui usulan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp1,473 triliun itu.

“Saat ini, banyak kantor BPS yang rusak parah. Harus kami perbaiki. Kalau lihat fotonya di slide berikutnya, kantor-kantor kami sudah sangat tidak layak untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di daerah. Ini kami berikan atensi khusus,” imbuhnya.