Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut adanya kolaborasi antara DPR dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyengsarakan rakyat.
Bukti adanya kolaborasi ‘sesat’ ini, menurut Anthony, membubungnya utang pemerintah hingga Rp6.711,5 triliun. Sementara pajak untuk rakyat kecil digenjot untuk menambal anggaran. Di sisi lain, pemerintah memberikan banyak kelonggaran pajak kepada pengusaha kaya dan konglomerasi. “Utang membubung hingga mendekati Rp7 reibu triliun boleh disebut kolaborasi DPR dengan eksekutif. Di mana, rakyat kecil yang jadi korban. Karena tahun depan, pajak untuk rakyat digenjot. Salah satunya pajak sembako,” papar Anthony kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Saat ini, lanjut Anthony, DPR sejatinya sudah dikebiri hak budgetingnya melalui Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi COVID-19. Dalam perjalanannya, perppu tersebut disahkan DPR menjadi Undang-undang No 2 Tahun 2020. Hanya 1 fraksi yang menolak beleid ini yakni Fraksi PKS. Selanjutnya UU No 2 Tahun 2020 disebut UU COVID-19.
“Dalam UU No 2 Tahun 2020, defisit anggaran dibolehkan hingga di atas 3 persen. Nah, kalau defisit terjadi penurunan pajak, maka ya harus utang. Jadi, jangan heran kalau utang terus menggunung hingga mendekati Rp7 ribu triliun. DPR memang tidak bisa apa-apa,” tuturnya.
Sejatinya, kata Anthony, meski tak ada Perppu 1/2020 atawa UU 2/2020, DPR terkesan kuat sudah ‘lumpuh’. Rekam jejak DPR tak lebih sebagai tukang stempel apa maunya pemerintah. Meski, banyak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan atau mendapat penolakan keras dari masyarakat. “Contohnya UU KPK, berbagai elemen masyarakat khususnya aktivis anti korupsi keras menolak undang-undang itu. Tapi toh diketok palu DPR juga. Contoh lain UU Cipta Kerja yang banyak ditolak buruh. Hasilnya sama, DPR setuju juga akhirnya,” ungkapnya.
Tahun depan, lanjutnya, kehidupan rakyat kecil alias wong cilik, bakal semakin sulit. Lantaran beban pajak yang terus meningkat dengan disetujuinya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR. “Ketika anggaran defisit, utang pasti naik. Nah, harusnya pemerintah memilih perketat belanja alias efisiensi. Bukan malah rakyat kecil diuber-uber pajak,” tegasnya.
Kembali ke soal utang, kata Anthony, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus naik. Pada 2014, rasio utang cuman 24%, tahun ini sudah lebih dari 40%. “kalau ditanya kapan utang pemerintah lunas, jawabannya ya tidak akan lunas. Kecuali anggaran kita surplus. Lha kenyataannya kan defisit terus. Berdarah-darah,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)