Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkap, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,4 triliun hingga 12 Juni 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Angka tersebut meningkat Rp1,1 triliun dari realisasi belanja untuk MBG pada akhir April 2025 yang sebesar Rp3,3 triliun.
“Per tanggal 12 Juni 2025 telah dibelanjakan realisasi belanja BGN adalah Rp 4,4 triliun. Lalu kita lihat realisasi akhir bulan Mei 2025 Rp 3,3 triliun. Artinya sampai setengah bulan kira-kira terjadi penambahan Rp 1,1 triliun,” ujar Suahasil saat konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Dia mengklaim, anggaran tersebut telah digunakan untuk 4,89 juta penerima manfaat MBG. Adapun, penyaluran MBG ini dilakukan melalui 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dijelaskan, pada awal tahun pemerintah menargetkan anggaran MBG senilai Rp 71 triliun dengan target awal 17,9 juta orang yang terbagi dalam 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui/balita.
Namun, kata dia, pada akhir tahun 2025 penyaluran MBG ditargetkan untuk 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu SPPG, sehingga total tambahan anggaran yang semulai Rp100 triliun, naik menjadi Rp170 triliun.
“Kami menyiapkan anggaran tambahan sampai dengan Rp 100 triliun yang realisasinya akan kami sampaikan secara rutin. Realisasi anggaran MBG akan bergantung kepada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh BGN,” jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan menambah alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tapi ada syaratnya. Jika jumlah penerima MBG mencapai target.
Suahasil menyatakan, Kemenkeu telah menyediakan anggaran tambahan untuk Program MBG, namun penyalurannya bergantung pada progres pelaksanaan program tersebut.
“Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun, jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV-2025,” kata Suahasil.
Per 21 Mei 2025, Program MBG tercatat menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum. Penyaluran itu menggunakan dana APBN senilai Rp3 triliun. Realisasi jumlah penerima maupun penggunaan anggaran itu masih jauh dari target alokasi yang ditetapkan pada APBN 2025.