Wanam, Fondasi Kemandirian Pangan Indonesia

Ilustrasi. Pembangunan di Wanam Papua. (Desain: inilah.com/Flux)

Haji Isam, dengan segala dinamikanya, telah memilih berdiri di garis depan. Prabowo, dengan seluruh beban politiknya, menjadikan pangan sebagai prioritas. Namun satu hal pasti, bangsa yang berani bertaruh untuk pangannya sendiri adalah bangsa yang menolak menyerah pada ketergantungan.

Nada suara Presiden Prabowo meninggi, tatkala berbicara soal swasembada pangan di depan 4.000 lebih peserta Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, di SICC, Bogor, Senin (2/2/2026) lalu.

Prabowo dengan lugas menjelaskan arah besar yang sedang ia tempuh. Baginya, swasembada pangan dan energi bukan sekadar jargon politik, melainkan pekerjaan rumah paling mendasar agar rakyat bisa hidup sejahtera dan bangsa ini berdiri tegak di atas kaki sendiri. Mandiri.

“Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus menjamin produksi pangan. Pangan harus bisa dinikmati seluruh rakyat. Swasembada pangan itu syarat, pilar utama dari strategi yang saya jalankan sekarang,” kata Prabowo.

Ia sadar, langkah tersebut tak lepas dari suara-suara skeptis dan nyinyir. Namun, keraguan itu tak mengendurkan tekadnya. “Saya ajak saudara, ayo sama-sama sebagai patriot bangsa. Tapi kalau kau tidak mau ikut saya, saya tetap jalan terus karena saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati,” tegas Prabowo.

Penegasan Prabowo yang kesekian kalinya soal swasembada pangan, seakan ingin menjawab keraguan banyak kalangan soal pekerjaan besar dan strategis itu. Dalam realitasnya tidak banyak orang yang benar-benar memahami arti pangan sampai suatu hari rak beras di toko toko kosong, harga melambung, dan negara dipaksa kembali mengimpor.

Sejarah Indonesia mencatat, momen-momen genting semacam itu selalu meninggalkan pelajaran berharga. Pangan bukan sekadar komoditas, melainkan urusan hidup dan mati sebuah bangsa. Dari titik kesadaran itulah Wanam, sebuah kampung sunyi di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, perlahan berubah menjadi simbol taruhan besar masa depan Indonesia.

Di sanalah, jauh sebelum pelantikan resminya sebagai Presiden ke-8, Prabowo menancapkan fondasi simbolik kemandirian pangan nasional. Bukan seremoni besar, bukan pula panggung megah. Hanya tanah, rawa, hutan, dan sebuah keyakinan bahwa bangsa besar tak boleh terus bergantung pada belas kasihan pasar global.

Pembangunan food estate sejatinya bukan hal baru. Bung Karno pernah mengingatkan bahwa pangan adalah soal strategis negara. Pemerintah kolonial Belanda pun, dengan segala kepentingannya, telah lama memandang wilayah selatan Papua sebagai kawasan potensial pertanian. Namun, selama puluhan tahun, potensi itu tinggal catatan di meja birokrasi.

Prabowo menghidupkan kembali gagasan tersebut dengan pendekatan berbeda. Dia menjadikannya proyek nasional yang ditopang keberanian politik dan dukungan sumber daya. Bagi Prabowo, mengurus pangan berarti mengurus fondasi keadilan sosial dan stabilitas nasional.

“Food estate adalah keharusan. Kalau ada tokoh nasional yang mempermasalahkan food estate itu antara dia tak paham atau tak mau paham. Ini gagasan sudah dari Bung Karno, bahkan Belanda. Masa depan kita sangat cerah,” tandas Prabowo dalam sebuah kesempatan.

Haji Isam dan Taruhan Idealisme

Di balik gagasan besar itu, muncul satu nama yang kerap disebut dengan nada beragam. Dia adalah Andi Syamsuddin Arsyad, atau Haji Isam. Pengusaha asal Kalimantan Selatan, pendiri Jhonlin Group, yang dikenal luas di dunia pertambangan dan logistik. Di Wanam, Isam tampil dalam peran berbeda, bukan sekadar pebisnis, melainkan mitra negara yang mengambil risiko jauh sebelum kepastian anggaran hadir.

“Dalam benak saya hanya terlintas, bagaimana gagasan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto bisa tercapai. Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi,” ujar Haji Isam, Kamis (1/8/2024) lalu.

“Bagaimanapun caranya, satu juta hektare harus terealisasi,” tambah Haji Isam.

Pernyataan itu bukan retorika. Pada Juli 2024, ribuan ekskavator bermerek Sany mulai berdatangan ke Wanam. Jalan dibuka, dermaga dibangun, kamp pekerja berdiri. Semua dilakukan dengan pembiayaan awal dari Jhonlin Group, tanpa hitung-hitungan apakah negara akan mengganti seluruh biaya atau tidak.

Dalam dunia usaha, langkah semacam itu tergolong nekat. Namun bagi Haji Isam, ini adalah tugas negara. Sebuah taruhan idealisme bahwa keberhasilan swasembada pangan kelak akan kembali kepada rakyat, bukan hanya neraca laba.

“Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya,” kata Haji Isam saat memantau langsung kedatangan ekskavator Juli 2024 lalu.

Salah satu kritik yang kerap muncul adalah anggapan bahwa food estate Wanam merupakan proyek swasta. Pemerintah menepis narasi itu. Dansatgas Pangan BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa ini adalah proyek nasional.

Swasta, dalam hal ini Jhonlin Group, hanya menjalankan penugasan negara. Negara membutuhkan mitra yang punya kapasitas teknis, kecepatan, dan pengalaman. Dalam skema besar ini, pemerintah tetap menjadi pengendali arah kebijakan.

“Ini adalah program nasional, proyek pemerintah. Karena dia proyek nasional, tentu tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri,” kata Rizal Ramdhani, saat sosialisasi kepada masyarakat di kampung Uli-Uli, Distrik Ilwayam, Merauke, Papua Selatan, Rabu (14/8/2024) lalu.

Food estate sejatinya bukan sekadar mencetak sawah. Ia adalah ekosistem besar yang membutuhkan jalan, pelabuhan, listrik, air, dan logistik. Di Wanam, pembangunan dermaga khusus pertanian menjadi tulang punggung. Jalan sepanjang lebih dari 135 kilometer dibuka untuk menghubungkan kawasan produksi dengan jalur distribusi.

Pantauan tim inilah.com di lokasi menemukan pemandangan berbeda di Selat Mariana. Tongkang berseliweran, crane bekerja siang malam, cahaya lampu sorot menerangi laut, dan hiruk pikuk pembangunan jalan berlangsung sepanjang hari. Bagi sebagian orang, ini tampak kontras dengan wajah Papua yang selama ini identik dengan keterisolasian. Namun bagi pemerintah, inilah harga dari percepatan.

Indonesia punya sejarah pahit soal pangan. Pada 1998, ketika krisis ekonomi menghantam, impor beras melonjak hingga 6,4 juta ton. Stabilitas politik runtuh, dan rezim yang tampak kokoh tumbang dalam hitungan bulan. Guru Besar IPB, Dwi Andreas Santosa, mengingatkan bahwa krisis pangan selalu berbanding lurus dengan krisis kepercayaan.

Data menunjukkan, impor beras masih menjadi penopang ketika produksi dalam negeri terganggu iklim dan distribusi. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan semacam ini tidak bisa terus dipelihara. Food estate di Merauke adalah upaya memutus mata rantai tersebut.

Dinamika Lapangan dan Suara Protes

Lazimnya, tak ada proyek besar tanpa dinamika. Di Wanam dan wilayah sekitarnya, sebagian masyarakat adat menyuarakan keberatan. Ruang berburu berkurang, hutan berubah wajah, dan ritme hidup ikut bergeser. Protes dengan simbol adat dengan palang, salib merah, muncul sebagai ekspresi duka dan kegelisahan.

Dalam kacamata demokrasi, suara itu wajar. Pembangunan, secepat apa pun, tidak boleh mematikan dialog. Pemerintah pusat dan daerah mulai merespons dengan sosialisasi, kompensasi, serta penataan ulang kebijakan agar hak masyarakat adat tetap dihormati.

Pendekatan win-win menjadi kunci. Food estate tidak boleh berdiri di atas luka sosial. Ia harus tumbuh bersama masyarakat lokal, membuka lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberi ruang partisipasi nyata.

Isu lingkungan juga tak terelakkan. Papua adalah benteng terakhir hutan tropis Indonesia. Pemerintah menegaskan, tidak semua lahan akan dibuka, dan kawasan lindung tetap dijaga. Kajian lingkungan diperkuat, tata ruang diperbaiki, dan praktik berkelanjutan terus didorong.

Di sinilah pekerjaan rumah terbesar berada, memastikan percepatan tidak mengorbankan daya dukung alam. Kritik dari akademisi dan LSM seharusnya dibaca sebagai alarm, bukan ancaman.

Fakta bahwa pembiayaan awal dilakukan swasta dan kemudian sebagian ditanggung APBN memunculkan diskusi panjang soal tata kelola. Pemerintah merespons dengan menerbitkan regulasi khusus agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Transparansi menjadi kata kunci. Negara belajar bahwa percepatan membutuhkan kerangka regulasi yang adaptif tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas.

Wanam dan Masa Depan Papua

Bagi Papua Selatan, food estate membawa harapan sekaligus tantangan. Jalan, pelabuhan, dan listrik membuka keterisolasian. Ekonomi lokal berpotensi tumbuh. Namun perubahan sosial juga harus dikelola dengan bijak agar tidak menciptakan keterasingan baru.

Pemerintah memastikan, tujuan akhirnya bukan sekadar produksi beras, melainkan membangun Papua yang maju dan sejahtera dengan menghormati identitas lokal.

Wanam hari ini adalah laboratorium besar. Di sana, idealisme bertemu realitas. Ada ekskavator dan ada salib adat. Ada harapan swasembada dan ada kecemasan lingkungan. Semua bertemu di satu titik bernama masa depan.

Haji Isam, dengan segala dinamikanya, telah memilih berdiri di garis depan. Prabowo, dengan seluruh beban politiknya, menjadikan pangan sebagai prioritas. Sejarah kelak yang akan menilai apakah taruhan ini berhasil.

Namun satu hal pasti, bangsa yang berani bertaruh untuk pangannya sendiri adalah bangsa yang menolak menyerah pada ketergantungan. Dan dari Wanam, Indonesia sedang mengukir bab baru perjalanan kemandiriannya.