Anggota Komisi III DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh, Nasir Djamil, memastikan masyarakat di Aceh tetap mempertahankan status empat pulau yang saat ini di tangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
“Insya Allah seluruh rakyat akan satu pikiran menyangkut empat pulau yang kini telah dimasukkan dalam wilayah kabupaten Tapanuli tengah Sumut dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). (Warga Aceh) mempertahankan empat pulau itu bukan merebut empat pulau itu,” kata Nasir singkat saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (15/6/2025).
Langkah ini selaras dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang menegaskan pihaknya mempunyai bukti kuat bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek memang punya Aceh sejak dulu. Ia menolak dengan tegas pengalihan empat pulau itu ke Sumut.
“Ya empat pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat, zaman dahulu kala, itu memang punya Aceh,” kata Muzakir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Ia kembali menegaskan, empat pulau itu memang hak kepemilikannya punya Aceh, baik dari segi geografi, perbatasan dan juga sejarah iklim yang ada.
“Jadi tidak perlu kita, apalagi itu alasan yang kuat bukti yang kuat seperti itu,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus pendiri Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyebut warga Aceh tidak akan mau kalau empat pulau yang memang menjadi miliknya itu dialihkan menjadi milik Sumut.
“Menurut saya, Aceh tidak akan mundur selangkahpun untuk mengakui keputusan Kemendagri itu, apalagi menyerahkannya ke Sumut. Kemudian opsi pengelolaan bersama juga tidak masuk dalam logika orang-orang Aceh karena bagi mereka empat pulau itu adalah hak mereka,” ujar Iwan kepada Inilah.com, Minggu (15/6/2025).
Iwan tak memungkiri bahwa kini sudah banyak muncul kegaduhan dan polemik efek dari kebijakan Kemendagri itu. Bahkan ada juga masyarakat Aceh yang memaki Gubernur Sumut Bobby Nasution sampai sekelompok masyarakat konvoi mengibarkan bendera GAM.
Dengan begitu, dia menilai Presiden Prabowo Subianto akan mencabut SK Kemendagri itu demi tidak mau mengambil risiko disintegrasi bangsa.
“Saya yakin, bagi Presiden ini bukan main-main lagi. Ini sudah berbahaya. Untuk itu bagi saya, langkah Presiden Prabowo mengambil alih urusan ini sudah sangat tepat sekali,” jelas Iwan.