Market

Gaduh Politik Capres, Freeport Diam-diam Lobi Pejabat Muluskan Kontrak


Ketika perhatian publik tertuju kepada politik calon presiden (capres), PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) diam-diam melobi sejumlah pejabat penting di negeri ini.

Mulai Ketua DPR Puan Maharani, Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Untuk muluskan perpanjangan kontrak Freeport yang habis 2041.  

Pada Minggu (10/12/2023), Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif mendadak muncul di area operasi Freeport di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Kegiatan ke tambang Grasberg itu disebut Puan sebagai kunjungan kerja alias kunker, meski hari libur. Di depan Presiden Direktur Freeport, Tony Wenas, baik Puan maupun Arifin melontarkan puja-puji terhadap operasional Freefport.

Dalam kesempatan itu, Tony menyebut, Freeport yang telah mengeruk emas dan tembaga dari perut bumi Papua, akan menggenjot produksi pada 2024, menjadi 1,7 miliar pound tembaga dan 1,9 juta ounces emas.

Biasanya, produksi Freeport per tahun sebesar 1,6 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounces emas. Artinya, kekayaan mineral semakin dikeruk habis-habisan.

Selain itu, Tonny mengatakan, Freeport bakal menaikkan setoran kepada pemerintah menjadi Rp70 triliun pada tahun ini. Atai naik Rp15 triliun ketimbang setoran 2022.

“Kontribusi kami untuk Pemerintah Republik Indonesia yakni 4,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp70 triliun termasuk di dalamnya untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan beberapa kabupaten di daerah ini,” kata Tony.

Ketika perhatian publik tertuju kepada acara debat capres sesi 1 pada Selasa (12/12/2023), Menteri BUMN Erick Thohir kedatangan petinggi Freeport.

Tak main-main, Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Freeport-McMoRan, Richard Adkerson dan President and a member of the Board of Directors of Freeport-McMoRan, Kathleen L Quirk President and a member of the Board of Directors of Freeport-McMoRan, didampingi Tony Wenas hadir di kantor Menteri Erick.

Pertemuan ini dipublikasikan Menteri Erick lewat akun instagram pribadi @erickthohir, membahas banyak hal. Mulai soal krusial seperti pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur yang tak kunjung usai.

Dijanjikan Mei 2024 baru rampung. Hingga peluang perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport yang berakhir 2041.

Untuk perpanjangan IUPK ini, Freeport kebelet bisa diteken Presiden Jokowi hingga 20 tahun. Padahal, berdasarkan PP 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Dalam beleid turunan UU Minerba itu mengatur bahwa permohonan perpanjangan kontrak Freeport paling cepat 5 tahun sebelum berakhir.

Dan, paling lambat 1 tahun sebelum kontrak berakhir. Selain itu, perpanjangan kontraknya tidak bisa langsung 20 tahun namun dua tahap masing-masing 10 tahun.

Tentu saja ini bukan kendala berat bagi rezim Jokowi. Seperti pada 2017, Jokowi menerbitkan PP No 1 Tahun 2017 untuk alat untuk mempercepat permohonan perpanjangan izin Freeport yang habis pada 2021.

Menurut PP lama, permohongan perpanjangan izin Freeport paling cepat diajukan pada Desember 2019. 

Namun dengan keluarnya PP 1/2017 itu, memungkinkan Freeport mengajukannnya lebih cepat. Benar saja, Jokowi setujui perpanjangan izin pada 2018.

Naga-naganya, pola-pola tak taat konstitusi semacam ini, akan terulang lagi.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button