Putra Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Zinedine Alam turut mengampanyekan sang ayah jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Langkah itu terlihat dari kehadiran Alam di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsesl) guna berbicara panjang lebar dan menyerap aspirasi mengenai akses dana pelaksanaan riset untuk sains dan ilmu pengetahuan.
“Ini sudah menjadi keharusan dan penting bagi negara menyiapkan alokasi anggaran untuk mengembangkan riset secara lebih optimal guna menciptakan hal-hal baru demi kemajuan suatu negara,” kata Alam di Kota Makassar, Sulsel, Rabu (6/12/2023).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah relawan Ganjar Pranowo, seperti Ganjarist, Sahabat Ganjar, Garuda Milenial, Srikandi Ganjar, Banteng Muda Indonesia, dan para anak muda generasi milenial dan generasi Z.
Alam mencontohkan, di sejumlah negara maju dan berkembang, anggaran untuk dana riset sudah disiapkan pemerintahnya dengan nilai cukup besar. Menurut pemuda yang juga Head of Strategy di Global Shapers Semarang di bawah World Economic Forum itu, hasil riset tersebut nantinya dijadikan basis untuk membuat terobosan baru dalam menciptakan hal-hal baru dan berguna bagi negaranya.
Berdasarkan data dari Lembaga Unesco, besaran anggaran riset yang dialokasikan Pemerintah Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun 2021, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Thailand 0,5 persen, Malaysia 1,3 persen, dan Singapura 2,1 persen.
Hal itu menjadi persoalan karena banyak peneliti muda terhambat menjalankan risetnya karena kesulitan mendapatkan akses riset yang memadai. Pada akhirnya memunculkan kendala dalam pengembangan penelitian mereka di Indonesia.
“Saya mencermati bagaimana data riset di Indonesia tidak satu pintu. Bahkan, sering ada data riset yang berbeda dalam cakupan yang sama,” ungkap Alam.
Oleh karena itu, ia menegaskan, pentingnya data riset yang terintegrasi satu pintu guna memudahkan para peneliti dalam mengantongi informasi.
“Nanti, akan ada satu data, di mana satu data itu dipakai untuk keseluruhan lembaga negara. Data tersebut akan terintegrasi, sehingga tidak ada tumpang tindih dan perbedaan data antarlembaga. Apabila nantinya ada persoalan, maka akan lebih mudah dievaluasi sebab aksesnya satu pintu,” ujar Alam.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)