Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk tidak bersikap anarkis apabila ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa.
Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak yang tidak dilarang oleh undang-undang. Namun di sisi lain, Tito mengingatkan bahwa proses Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati terkait dugaan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo masih terus berjalan.
“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” ujar Tito usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Tito menyampaikan bahwa kasus serupa sebelumnya pernah terjadi di Jember, ketika DPRD setempat memproses pemakzulan terhadap bupati. Meski begitu, kata dia, roda pemerintahan di daerah tersebut tetap berjalan seperti biasa.
Ia menambahkan bahwa keputusan akhir dalam proses pemakzulan kepala daerah tetap berada di tangan Mahkamah Agung.
Lebih lanjut, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dari kepala daerah kepada warganya. Ia menyarankan agar Bupati Pati Sudewo bersikap lebih santun saat berinteraksi dengan masyarakat.
Sementara itu, sejumlah unggahan di media sosial menunjukkan adanya rencana aksi unjuk rasa lanjutan oleh Aliansi Masyarakat Pati yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus mendatang. Sebelumnya, aksi serupa telah digelar pada 13 Agustus 2025, dengan tuntutan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.