Massa dari sejumlah elemen mahasiswa mulai membubarkan diri secara tertib dari depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025) malam.
Pantauan Inilah.com di lokasi, mahasiswa mulai beranjak meninggalkan pintu utama gedung parlemen sejak pukul 16.45 WIB. Massa yang mayoritas berasal dari sejumlah kampus di Bandung itu bergerak secara serentak meninggalkan area aksi.
Pembubaran massa berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya. Polisi terlihat berjaga di sejumlah titik akses keluar, memastikan jalannya proses bubar massa tanpa hambatan.
Hingga pukul 18.00 WIB, tidak terlihat lagi satu pun mahasiswa yang bertahan di lokasi. Aparat kepolisian juga sempat mengimbau melalui pengeras suara agar peserta aksi maupun masyarakat yang masih berada di sekitar area gedung DPR/MPR segera meninggalkan tempat.
Imbauan tersebut merujuk pada Perkap Nomor 9 Tahun 2008 justru membatasi waktu pelaksanaan aksi, sedangkan UU No. 9 Tahun 1998 memungkinkan aksi dilakukan hingga malam hari asalkan sebelumnya dilakukan koordinasi antara Polri dengan penanggung jawab aksi.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar demonstrasi di depan Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025) sore. Dalam aksi lanjutan di hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mereka mendesak pemerintah agar memenuhi tenggat waktu tuntutan 17+8 yang diajukan segenap rakyat Indonesia.
“Kami di sini berangkat dari Jatinangor, mengundang seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan dari Jakarta, dan kawan-kawan dari masyarakat sipil, kita bersenang-senang di sini dan menuntut pertanggungjawaban,” ujar Wakil Ketua BEM Unpad Ezra setelah menyampaikan orasi.
Ia menegaskan, unjuk rasa tersebut merupakan aksi damai dan mengusung tema Piknik Nasional Rakyat untuk mendesak pemerintah agar memenuhi tuntutan rakyat rakyat yang telah diajukan oleh kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dalam beberapa unjuk rasa sebelumnya.
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.