Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho berharap, kocok ulang alias reshuffle jilid I yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pertanda memang ada masalah serius yang dipandang layak untuk dievaluasi.
Untuk bidang ekonomi, kata Hardjuno, posisi Sri Mulyani memang layak dilakukan evaluasi menyeluruh. Selama ini, banyak kalangan mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang jadi acuan Sri Mulyani, menimbulkan gunungan utang yang luar biasa.
“Selama ini, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBN atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” papar Hardjuno, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Ke depan, kata Hardjuno, dengan lengsernya Sri Mulyani, arah kebijakan keuangan negara, bisa lebih berani dalam mengerem penerbitan utang. Sehingga mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit kepada rakyat.
“Kalau bank dipaksa mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Inilah jalan agar ekonomi kita tidak terus bergantung pada utang,” ujar Hardjuno.
Sedangkan dari sisi politik dan keamanan, Hardjuno menilai, pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan alias BG, bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, namun bagaimana koordinasi antar lembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel.
“Menko Polkam itu, bukan sekadar jabatan politik. Tapi, garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas Hardjuno.
Dia mengatakan, keputusan reshuffle kabinet selalu memiliki dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. Namun, kepentingan politik jangan lantas menyingkirkan kepentingan rakyat.
“Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya.
Hardjuno menekankan, reshuffle harus memberi arah baru bagi pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintahan ke depan membutuhkan kabinet yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga punya visi hukum yang adil dan ekonomi yang inklusif.
“Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Reshuffle harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.