Belum genap sehari menjabat, Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan sejumlah pernyataan jumawa. Terlalu percaya diri alias ‘pede’ mampu menumbuhkan ekonomi di level 6-7 persen.
“Sikap percaya diri yang berlebihan atau overconfidence ini menjadi alarm: apakah ke depan ia akan menjadi manajer fiskal yang kredibel, atau justru berbahaya bagi stabilitas publik dan pasar? Kita tunggu saja hasilnya,” kata Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Achmad Nur mengingatkan, overconfidence seorang pejabat ekonomi, ibarat sopir yang terlalu percaya diri, sehingga melaju kencang di jalan licin. Alih-alih cepat sampai tujuan, risiko kecelakaan justru meningkat. Pernyataan Purbaya mengandung dua bahaya besar.
Pertama, kata Achmad Nur, Purbaya seolah menyederhanakan persoalan yang begitu kompleks. Aksi demonstrasi yang mark pada akhir Agustus lalu, bukan sekadar masalah perut.
“Kritik publik muncul karena kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan. Menganggapnya hanya karena “hidup kurang enak” mereduksi makna demokrasi,” paparnya.
Kedua, lanjut Achmad Nur, pasar membaca sinyal dari setiap ucapan Menkeu yang kini disandang Purbaya. Jika sinyal itu berupa keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret, pasar bisa ragu pada kapasitas pemerintah mengelola fiskal. “Keraguan ini berpotensi mendorong volatilitas nilai tukar, menahan investasi, bahkan memicu pelarian modal,” ungkapnya.
Dia bilang, pertumbuhan 8 persen bukan sekadar slogan. Publik ingin tahu, peta jalannya harus jelas, apa strategi penciptaan lapangan kerja, bagaimana distribusi hasil pertumbuhan, dan sejauh mana belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.
Pernyataan Purbaya tentang “rakyat berhenti demo kalau ekonomi tumbuh”, menurut Achmad Nur, tak ada isi alias dangkal. Bahkan, berpotensi merusak komunikasi pemerintah dengan rakyat. “Kredibilitas seorang Menkeu tidak diukur dari retorika, melainkan dari konsistensi eksekusi kebijakan,” imbuhnya.
Kini, Purbaya sudah resmi menjabat Menkeu, banyak hal yang harus dilakukannya. Misalnya, membangun kredibilitas fiskal. Di mana, APBN harus dikelola dengan disiplin, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Dan, Target pertumbuhan tinggi tak boleh mengorbankan keseimbangan fiskal.
“Buka ruang dialog dengan publik. Kritik adalah masukan, bukan gangguan. Seorang Menkeu harus menunjukkan telinga yang peka, bukan hanya mulut yang lantang,” kata Achmad Nur.
Selain itu, lanjutnya, bumikan visi Presiden Prabowo Subianto dengan program nyata. Belanja produktif harus diperluas, reformasi birokrasi dipercepat, dan hambatan investasi dipangkas. Sinergi dengan kebijakan moneter juga penting agar ekspansi fiskal tidak memicu inflasi.
Masih kata Achmad Nur, jaga komunikasi publik. Menkeu adalah wajah fiskal Indonesia di mata dunia. Setiap kata harus menenangkan publik dan meyakinkan pasar, bukan menciptakan kegaduhan baru.