Agar perekomian nasional bisa melenting tinggi, pemerintah perlu memaksimalkan potensi ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai US$109 miliar. Atau setara 1,08 kuadriliun pada tahun ini.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko, mengajak seluruh stakeholders untuk membangun ekosistem digital yang tangguh demi menangkap peluang tersebut.
Dengan potensi sebesar itu, kata dia, Indonesia bisa menjelma sebagai negara yang memiliki komunitas digital terbesar di dunia. Namun, perlu untuk mewaspadai berbagai risiko ancaman, termasuk serangan siber yang coba-coba mengganggu pemanfaatannya. “Kita harus lebih siap menghadapi tantangan ini bersama-sama,” kata Tiko di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Tiko mengapresiasi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) yang menyelenggarakan Digital Resilience Summit 2025 yang mempertemukan pemimpin industri, regulator, akademisi, dan komunitas teknologi untuk membahas isu-isu krusial dalam membangun ketahanan digital di Indonesia.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya menyatakan bahwa acara tersebut merupakan momentum dan wadah strategis untuk memperkuat kontribusi perseroan dalam membangun ekosistem teknologi dan keamanan digital di Indonesia.
“Di era disrupsi yang penuh risiko, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kedaulatan digital Indonesia tetap terjaga,” ujarnya.
Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti menuturkan setiap pihak harus dapat memanfaatkan perubahan teknologi untuk menghadapi ancaman serangan siber dan deepfake.
Di sisi lain, Farah menyoroti perlunya kemampuan untuk bisa mengintegrasikan cyber security (keamanan siber), artificial intelligence (kecerdasan buatan), dan teknologi kuantum untuk menjaga data privacy (privasi data) yang dikelola perseroan.
Pentingnya peran regulator dalam menetapkan standar tata kelola dan etika penggunaan teknologi, kata dia, memiliki dua sisi, ancaman sekaligus peluang.
“Regulator perlu menetapkan standar-standar bagaimana governance (tata kelola) dan etika bisa dilaksanakan,” kata Farah.