Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah mada (UGM), Fahmy Radhi mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan kebijakan impor bahan bakar (BBM) satu pintu, guna mengatasi kelangkaan BBM yang dialami SPBU swasta.
“Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merencanakan kebijakan impor BBM satu pintu untuk memenuhi SPBU swasta asing. Ini kebijakan Menteri Bahlil sangat tidak pro investasi, padahal dia mantan menteri investasi,” kata Fahmy di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Dia mengatakan, Kementerian ESDM tampaknya ingin merubah tata kelola sektor hilir dari liberalisasi, kembali ke kebijakan regulated. Di awal, investor asing bersedia membangun bisnis SPBU BBM karena tata-kelolanya liberal.
“Perusahaan asing bebas mendirikan SPBU di seluruh wilayah Indonesia, bebas melakukan pengadaan BBM sesuai kuota yang ditetapkan. Dan, bebas dalam menetapkan harga jual ke konsumen, sesuai mekanisme pasar,” ungkapnya.
Jika diterapkan impor BBM satu pintu, lanjut Fahmy, SPBU asing menjadi tidak leluasa dalam pengadaan impor BBM.
Padahal, salah satu sumber margin SPBU asing adalah pengadaan impor BBM yang punya kebebasan dalam menentukan negara importir dengan harga yang paling murah. Sehingga SPBU asing itu bisa menekan biaya pengadaan BBM impor.
“Aturan impor BBM satu pintu, membuat SPBU asing tidak lagi bisa mendapatkan BBM dengan harga yang paling murah. Mereka harus beli BBM dari Pertamina dengan harga yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjutnya, berdampak kepada keuntungan atau margin SPBU asing mengecil, bahkan bisa nombok. Pada saatnya, SPBU asing akan merugi dan terpaksa menutup usahanya di Indonesia.
“Jika kerugian berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan SPBU asing akan tumbang, sehingga harus tutup. Kalau seluruh SPBU asing hengkang dari Indonesia, saat itulah terjadi monopoli di sektor hilir migas,” imbuhnya.
Dikhawatirkan, iklim investasi di Indonesia memburuk, berdampak kepada upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sehingga usulan agar aturan tersebut ditinjau ulang, sangat masuk akal.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dirinya sengaja tak memberikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta asing, sehingga harus membeli ke Pertamina.
Dia menegaskan, kuota impor BBM dari SPBU swasta-asing pada tahun ini, justru naik 110 persen ketimbang 2024. “Gini gini, impor untuk 2025 kuotanya itu diberikan 110 persen dibandingkan 2024. Jadi sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
“Tetapi, untuk selebihnya silakan berkolaborasi business to business dengan Pertamina,” ujarnya menambahkan.
Dia menjelaskan, keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan ketahanan energi nasional.
Bahlil pun menampik pemerintah telah menutup akses impor hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar SPBU swasta dengan milik pemerintah.
“Ini bukan persoalan persaingan usaha, ini soal Pasal 33 (UUD 1945) hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai oleh negara. Tetapi bukan berarti totalitas semuanya dikuasai negara. Dan saya pikir, sudah fair kok, sudah dikasih 110 persen,” jelas Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.