Sampai akhir Agustus 2025, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat sekitar 3,9 juta ton. Hal ini disampaikan pemerintah, dengan penegasan bahwa stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai angka tertinggi dalam dua dasawarsa terakhir. Menurut pemerintah, angka tersebut merupakan stok beras tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.
Stok beras 3,9 juta ton ini benar-benar prestasi yang membanggakan dan patut diberi apresiasi. Dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap dunia pertanian, khususnya beras, kini berbuah nyata dan tidak lagi sekadar wacana. Capaian 3,9 juta ton merupakan angka yang cukup tinggi, bahkan jarang-jarang pemerintah mampu meraihnya. Bahkan, pada masa pemerintahan sebelumnya pun belum mampu mewujudkannya.
Kepemimpinan Presiden Prabowo memang banyak mengukir catatan khusus dalam sejarah pembangunan pertanian di negeri ini. Selain terekam serapan Perum Bulog yang tinggi dalam membeli gabah petani, berkat diterapkannya kebijakan ‘satu harga’ gabah, akhirnya mampu memperkuat cadangan beras pemerintah secara signifikan.
Atas capaian prestasi seperti ini, masuk akal bila pemerintah mendapat apresiasi. Cadangan beras pemerintah kini cukup kuat. Tak heran jika mulai tahun ini pemerintah berani menyetop kebijakan impor beras konsumsi, yang selama ini menjadi solusi pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri.
Tingginya cadangan beras pemerintah, ditambah dengan dihentikannya kebijakan impor beras, dapat dijadikan indikator pencapaian swasembada beras. Jika swasembada beras tercapai, peluang menuju swasembada pangan semakin terbuka. Tinggal kini upaya keras diperlukan untuk menswasembadakan komoditas pangan strategis lainnya.
Namun demikian, perlu dibahas lebih dalam bagaimana Perum Bulog sebagai operator pangan pemerintah mampu melakukan proses penyimpanan gabah/beras yang lebih baik, sehingga tidak lagi ditemukan beras berkutu di gudang-gudang Bulog. Kejadian ditemukannya beras berkutu oleh Komisi IV DPR diharapkan tidak terulang lagi di masa depan.
Perum Bulog sendiri belum memiliki pengalaman cukup dalam mengelola penyimpanan gabah/beras dalam jumlah sangat besar. Stok 3,9 juta ton, bahkan lebih, menuntut adanya tata kelola penyimpanan yang lebih cerdas di lapangan. Selain itu, keterbatasan jumlah gudang memaksa Perum Bulog mencari gudang baru dengan kualitas yang berbeda dari sebelumnya.
Persoalan semakin kompleks ketika pemerintah mewajibkan Perum Bulog menyerap gabah petani apa adanya (any quality). Demi memperoleh gabah sebanyak-banyaknya, pemerintah mencabut persyaratan kadar air dan kadar hampa gabah yang dijual petani ke Bulog dan offtaker lain.
Petani umumnya menyambut baik kebijakan yang membebaskan mereka dari persyaratan kadar air dan kadar hampa tertentu. Jika sebelumnya untuk harga Rp6.500/kg dibutuhkan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%, kini dengan aturan baru, Bulog wajib menyerap gabah seharga Rp6.500/kg tanpa memperhatikan kadar air dan kadar hampa.
Berapa pun kadar air dan kadar hampa, Bulog wajib membeli dengan harga Rp6.500/kg. Walau kadar air 30% dan kadar hampa 15%, Bulog tetap harus membeli. Risikonya, Bulog akan kesulitan dalam proses dan tata kelola penyimpanan, terlebih jika gabah tergolong gabah basah.
Gabah basah adalah cermin ketidakmampuan petani meningkatkan kualitas hasil panen untuk memperoleh harga sesuai HPP. Petani sebenarnya tidak ingin gabahnya basah. Mereka paham, jika ingin memperoleh harga sesuai HPP, maka gabahnya harus kering.
Sudah sejak lama petani meminta, jika ingin membantu, pemerintah tidak melulu memberi traktor, tapi juga perlu memberi alat pascapanen seperti alat pengering gabah. Sayangnya, pemerintah lebih senang memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produksi, padahal yang dibutuhkan petani adalah alsintan untuk penanganan pascapanen.
Jika pemerintah ingin benar-benar hadir di tengah kesulitan petani dan menunjukkan keberpihakannya, solusi cerdasnya adalah membantu petani dengan alat pengering gabah. Petani pasti berterima kasih jika saat panen raya pemerintah datang membawa alat pengering, bukan sekadar membagi-bagikan traktor.
Kehebatan pemerintah menyerap gabah petani, sehingga mampu menciptakan cadangan beras 3,9 juta ton, sudah selayaknya dibarengi dengan kehebatan Bulog dalam tata kelola penyimpanan gabah/beras yang baik dan berkualitas. Hal terakhir inilah yang masih harus dibuktikan Perum Bulog.
Mari kita lihat perkembangannya.