Termasuk Shell dan BP, ESDM Minta SPBU Swasta Segera Serap BBM dari Pertamina

Tampilan stasiun pengisian bahan bakar, mulai dari Shell, Vivo, hingga BP (Foto: Rani Sulistianti)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong badan usaha swasta penyalur bahan bakar minyak (BBM), termasuk Shell dan BP, untuk segera menyerap base fuel yang telah diimpor oleh Pertamina. Hingga saat ini, pasokan BBM sudah tersedia di pelabuhan, namun belum direalisasikan oleh sejumlah perusahaan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pihaknya secara rutin mengirim surat kepada Pertamina dan badan usaha (BU) swasta untuk segera mengimplementasikan kerja sama tersebut.

“Makanya minggu kemarin, hari Jumat, saya sudah bikin surat lagi ke Pertamina dan swasta agar segera mengimplementasikan. Jadi tiap minggu saya bersurat untuk mengingatkan,” ujar Laode di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu (29/9/2026).

Laode menegaskan bahwa realisasi penyerapan BBM sepenuhnya bergantung pada proses negosiasi antara pihak swasta dan Pertamina. Kerja sama ini dilakukan secara business to business (B2B), sehingga pemerintah tidak mencampuri isi perjanjian.

Vivo Teken Kerjasama

Sejauh ini, baru PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) yang resmi meneken kesepakatan B2B dengan Pertamina Patra Niaga (PPN). Dalam kerja sama tersebut, Vivo akan menyerap 40 ribu barel untuk kebutuhan distribusi ke konsumennya.

Sementara Shell dan BP belum mencapai kesepakatan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina. Hal inilah yang kemudian menyebabkan sejumlah SPBU Shell masih mengalami kekosongan stok BBM.

“Di beritanya itu (Vivo) kan kemarin ya, yang lain (Shell hingga BP-AKR) masih proses negosiasi,” kata Laode.

Menurutnya, ketersediaan BBM di SPBU swasta sangat bergantung pada hasil negosiasi yang bersifat business to business (B2B) antara pihak swasta dan Pertamina. Kementerian ESDM, kata dia, tidak terlibat dalam rincian kesepakatan tersebut.

“Enggak, enggak ada deadlock. Kan kemarin sudah ada (kesepakatan), tinggal poinnya saja. Jadi tunggu saja, minggu ini akan ada lagi (kesepakatan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina),” ucap Laode.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa seluruh pengelola SPBU swasta, termasuk Shell, telah menyetujui skema pembelian atau impor BBM melalui Pertamina.

Bahlil juga membantah stok bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta, mengalami kelangkaan. Yang benar, menurut Menteri Bahlil, pemerintah malah menambah jatah impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen dari kuota pada 2024.

“Enggak ada (kelangkaan). Jadi gini, untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta, kita memberikan kuota impor seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambahan 10 persen, menjadi 1,1 itu. Itu contoh,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (2/9/2025).

“Jadi kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi lebih besar dari tahun sebelumnya. Enggak ada itu kelangkaan,” kata Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.

Kendati demikian, Menteri Bahlil bilang, pemerintah tidak menutup pintu ketika SPBU swasta meminta tambahan stok BBM selama persediaan masih mencukupi. Pihak swasta bisa mengajukan kerja sama berskema business to business (B2B) kepada pemerintah.

“Namun mereka meminta tambah. Tapi kalau meminta tambah saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” jelasnya.

Topik