Kepala Daerah Jangan Main-main dengan Serapan Anggaran, Purbaya tak Segan Pangkas TKD

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Dahi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba berkerut ketika tahu betapa rendahnya serapan anggaran di daerah. Ternyata, banyak pemerintah daerah menumpuk dana dari pusat di perbankan.

Tas temuan ini, Menkeu Purbaya mengumumkan adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2025 dan 2026. Angkanya Rp200 triliun, masih di bawah dana pemda yang parkir di bank,

Dia menyebut, anggaran TKD dipotong lantaran banyak kasus penyelewengan yang dilakukan pemda. Keputusan ini bukan semata mengurangi dukungan pusat ke daerah, melainkan untuk mendorong efektivitas penggunaan anggaran sekaligus menekan potensi penyelewengan.

“Tapi alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul,” ujar Purbaya, dikutip Minggu (5/10/2025).

Meski nilai transfer ke daerah diturunkan, pemerintah justru menaikkan alokasi program untuk daerah dari Rp900 triliun, menjadi Rp1.300 triliun. Artinya, total, dana yang mengalir dari pusat ke daerah, tetap bertambah. “Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah,” kata Purbaya.

Kendati begitu, Purbaya menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan tambahan sebesar Rp43 triliun untuk TKD di tahun 2026 mendatang. Jika kinerja daerah membaik dan penyerapan anggaran berjalan bersih serta efektif, peluang penambahan dana akan lebih besar.

“Nanti kita lihat kedepan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama kedua tahun depan ekonominya membaik. Dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah,” terang Purbaya.

Seperti yang diketahui, anggaran TKD dalam APBN 2026 telah dinaikkan menjadi Rp693 triliun, atau meningkat Rp43 triliun jika dibandingkan dengan target awal sebesar Rp650 triliun.

Purbaya janji akan mencermati serapan belanja daerah di kuartal I dan II tahun 2026. Jika serapan dan ekonomi berjalan baik, dia melanjutkan, tidak menutup kemungkinan anggaran TKD akan ditambah.

“Jadi, mereka mesti belajar juga, perbaiki cara menyerap anggaran. Jangan ramai-ramai nanti ada penangkapan apa itu ya. Kan selama ini gitu kan. Jadi, kalau penyerapannya yang baik dan bersih, saya bisa merayu pemimpin saya untuk menambah dengan cepat. Kalau ekonominya bagus, pajaknya makin besar, kita akan tambah ke daerah,” pungkasnya.
 

Topik