Purbaya Ragu Ada Ekonomi ‘Bawah Tanah’: Namanya Underground Pasti Enggak Bisa Dihitung

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/9/2025).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memang beda dengan pendahulunya, Sri Mulyani yang berusaha memburu potensi pajak dari shadow economy atau underground economy.

“Jadi saya enggak akan asumsikan itu bisa masuk ke ekonomi kita juga dalam lama waktu dekat,” kata Purbaya, Jumat (10/10/2025).

Purbaya beralasan, mustahil memastikan besaran nilai dari aktivitas ekonomi yang secara sengaja disembunyikan tersebut.

Dia mengaku ragu, terhadap berbagai riset yang telah dilakukan untuk mengukur potensi raksasa yang tersembunyi itu. Meski banyak studi yang beredar, Purbaya memilih untuk tidak gampang percaya.

“Karena namanya underground, pasti enggak bisa dihitung. Jadi kemungkinan hitungan mereka salah total, jadi saya akan hati-hati, saya akan lihat dulu,” tegasnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan, pemerintah akan tetap berupaya menciptakan ekosistem bisnis di Indonesia yang seluruh aktivitasnya tercatat secara resmi oleh negara, baik masuk ke dalam sistem pajak atau sistem administrasi lainnya.

“Tapi ya kalau namanya shadow, ya shadow aja, enggak bisa ditangkap. Kalau ditangkap ya bukan shadow lagi,” tutur Purbaya.

Asal tahu saja, aktivitas ekonomi underground atau shadow economy ini telah diteliti oleh para ahli dari Universitas Indonesia. Mereka mencatat, aktivitas underground economy nilainya cukup fantastis, sekitar Rp1.968 triliun.

Angka itu diperoleh dari kisaran maksimum persentase nilai aktivitas underground economy hasil riset yang dilakukan Kharisma & Khoirunurrofik (2019).

Hasil riset pada periode penelitian 2007 – 2017 menyimpulkan, nilai underground economy di Indonesia berkisar antara 3,8-11,6 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan rata-rata 8 persen per provinsi per tahun.

Nilai Rp1.968 triliun adalah 11,6 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku Indonesia pada 2021. Rasio ini tidak jauh berbeda dengan estimasi Badan Pusat Statistik yang menyebut persentase-nya antara 8.3-10 persen dari PDB.
 

Topik