Luhut Bilang Whoosh ‘Barang Busuk’, Ekonom: Pemerintah tak Bisa Lepas Tangan

Kereta cepat Whoosh di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (26/7/2024). (Foto: Antara/Rubby Jovan)

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, pemerintah tak bisa lepas tangan untuk menyerahkan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) yang kini berganti nama menjadi kereta Whoosh.

Apalagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar pembayaran utang dilakukan oleh Danantara tak membenani APBN.

“Saya rasa pemerintah tidak boleh lepas tangan. Danantara tidak akan sanggup menanggung utang Whoosh,” ujar Wijayanto kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Dia menyarakan jalan tengah, utang terkait prasarana seperti rel dan fasilitas listrik ditanggung oleh Pemerintah, sedangkan sarana rolling stock/kereta dan stasiun ditanggung oleh Danantara.

Wijayanto mencontohkan, seperti posisi KAI saat ini, di mana pembangunan rel termasuk pembebasan tanahnya ditanggung APBN.

“Memang betul, setelah kehadiran Danantara, pemerintah tidak berhak atas Dividen BUMN, tetapi pemerintah juga tidak wajib mengeluarkan dana untuk PMN yang nilainya hampir sama dengan dividen BUMN. Dalam 5 tahun terakhir, selisih antara dividen dengan PMN rata-rata hanya Rp5 triliun per tahun,” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh, adalah barang busuk. Karena bermasalah sejak awal.

“Karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang,” ujar Luhut dalam peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Luhut menyebut, kondisi keuangan proyek KCJB memang sudah tidak sehat sejak awal. Namun, dia mengeklaim telah mengambil berbagai langkah perbaikan, termasuk meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit.

Selain itu, Luhut mengaku telah membuka jalur negosiasi dengan pihak China. Dan mereka setuju untuk dilakukan restrukturisasi utang. “Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” katanya.

Meski prosesnya berjalan lambat akibat transisi pemerintahan, ia memastikan bahwa tidak ada hambatan berarti dari pihak mitra. “Sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelasnya.

Luhut juga menanggapi isu jebakan utang China yang kerap dikaitkan dengan proyek Kereta Cepat. Ia menyebut bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan hanya memperkeruh suasana.

“Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya, baru berkomentar. Ya kalau cari popularitas murahan silahkan sih,” tegasnya.

Topik