Dalam politik, kehidupan itu ibarat dua panggung. Ia bisa tampak di depan, bisa pula berpindah ke panggung belakang, atau bahkan tidak di antara kedua panggung tersebut.
Interaksi para politikus itu diserupai oleh teater yang hidup dalam setting pertunjukan drama di atas panggung.
Tetaplah berbohong!
“Projo itu artinya negeri dan rakyat,” ujar Budi Arie Setiyadi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo saat Kongres III Projo yang dihelat di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 November 2025.
Pernyataan tersebut sempat mengejutkan publik lantaran sang ketua relawan tiba-tiba mengubah arti Projo. Tak hanya itu, Budi Arie juga berencana memboyong anggotanya gabung bersama partai penguasa.
Mereka tak ingin lagi dikenal sebagai pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang telah lengser dari kursi Presiden RI. Projo yang sejatinya Pro Jokowi, kini menyatakan ingin gabung Partai Gerindra.
Ya, begitulah politik. Tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Jika kemarin lawan, hari ini bisa menjadi kawan, begitupun sebaliknya.
Padahal jika berkaca kembali ke belakang, Projo jelas-jelas dibentuk untuk mendukung Jokowi maju sebagai calon presiden menjelang Pilpres 2014.
Ketika itu PDI Perjuangan mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres dan Jokowi sebagai cawapres, namun sebagian kader dan simpatisan PDIP tak setuju.
Mereka (kader dan simpatisan PDIP) mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi sebagai capres 2014 yang dinamai Pro Jokowi (Projo).
Organisasi berbentuk relawan ini diprakarsai kader dan aktivis UI 98 seperti Budi Arie Setiadi, Fahmi Alhabsyi, Jonacta Yani, dan Firmansyah. Serta simpatisan dari paguyuban warga kota-kota di Jawa Tengah yang tinggal di Jakarta.
Relawan Vs Parpol
Kemunculan relawan dalam kontestasi pemilu menjadi sebuah fenomena baru ketika itu. Hal ini disebabkan relawan dianggap lebih militan ketimbang kader partai politik (parpol) bahkan organisasi sayap partai.
Para relawan tersebut mengeklaim bergerak berdasarkan hati nurani. Padahal dalam realitas politiknya, pergerakan relawan atau massa dalam kontestasi tentunya memerlukan ‘logistik’ tersendiri.
Bahkan posisi relawan bisa lebih kuat jika dibandingkan dengan parpol. Terbukti ketika Jokowi terpilih dan menjabat sebagai presiden selama dua periode, barisan relawan memiliki daya tawar tinggi. Maka tak heran jika mereka juga mendapat ‘jatah’ jabatan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Relawan bisa jadi jembatan, tapi juga bisa jadi badai. Tergantung siapa yang mengendalikan arah angin,” ujar Herry Mendrofa, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kepada Inilah.com, Minggu (9/11/2025).
Menurutnya, fenomena relawan saat ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang diuji. Dirinya mengakui keberadaan relawan bisa mengganggu parpol yang masih bergantung pada struktur formal dan kaderisasi konvensional.
“Relawan punya massa militan, dan itu membuat mereka punya daya tawar. Mereka bisa jadi alat mobilisasi, bisa jadi pressure group, bahkan bisa jadi ‘shadow party’ yang mengganggu fungsi institusional partai,” jelasnya.
Diakuinya, relawan memiliki posisi strategis dan massa yang militan justru berbahaya bagi parpol. Dikhawatirkan bisa menyumbat sistem kaderisasi parpol dan bahkan bisa merusak sistem parpol yang telah dibangun.
Deparpolisasi
Mekanisme seleksi pemimpin yang ditempuh melalui jalur parpol kerap diwarnai praktik politik transaksional namun menimbulkan kekecewaan. Langkah yang dilakukan kemudian adalah menjaring pemimpin-pemimpin politik melalui jalur non-formal politik (independen).
Bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap jalur-jalur formal politik dengan membuat aktivitas-aktivitas politik di luar jalur parpol. Ini bisa dikatakan deparpolisasi atau upaya melemahkan peran parpol.
Ketika masyarakat tidak lagi merasa dekat dengan parpol, di situlah relawan masuk. Mereka menjaring aspirasi politik melalui jalur relawan, sehingga tidak butuh proses birokrasi yang berbelit-belit.
Meski begitu, lanjut Herry, relawan bisa menjadi penyegar dalam sistem politik yang stagnan jika parpol tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik.
“Mereka membuka ruang partisipasi politik yang lebih spontan, lebih emosional, dan kadang lebih jujur. Tantangannya adalah bagaimana merawat energi relawan tanpa merusak fondasi demokrasi representatif,” ungkapnya.
Namun semua itu dibantah Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno yang menurutnya, parpol sama sekali tidak merasa terancam dengan kemunculan relawan.
“Saya belum melihat ke arah sana (deparpolisasi), karena sumber ekonomi penggerak relawan masih tidak berbeda dari sumber yang ada di parpol,” ucapnya kepada Inilah.com.
Setiap parpol, sudah memiliki kalkulasi yang didasari atas perhitungan berdimensi jangka panjang. Tujuannya tidak lain adalah membangun reputasi dan kredibilitas.
“Parpol lebih bekerja dengan prinsip dan sistem yang lebih terlembaga dan permanen. Relawan lebih cair dan luwes berubah haluan,” ungkapnya.
Terkait soal Projo yang kini mengubah arah dukungan, ia menilai keputusan tersebut adalah rasional dan tentunya telah diperhitungkan. Ini terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi potensi untuk dan rugi ke depan.
Ini hasil resep pragmatisme politik yang sederhana. Sikap pragmatis adalah sikap untuk selalu berusaha ada di pihak yang menang atau sedang naik daun,” tambahnya.
Relawan Investor
Mengutip buku Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan Dalam Pilpres, yang ditulis Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti menjelaskan relawan berdasarkan tipologi.
Pertama adalah tipe Relawan Narsis, mereka adalah para relawan yang sekedar mencari popularitas. Perilaku mereka ditandai dengan semangatnya menyebar spanduk dukungan yang disertai dengan foto dirinya sendiri. Biasanya para relawan tipologi ini memiliki agenda setting sendiri untuk masa depannya
Kedua, tipe Relawan Rente yang fokus aktivitasnya adalah merancang dan membuat berbagai kegiatan dukungan terhadap calon tertentu dengan target memperoleh keuntungan materil.
Ketiga, tipe Relawan Fans Club. Mereka pada umumnya anak-anak muda dan artis pendukung yang tingkat melek politiknya masih rendah, lalu dimobilisasi atau memobilisasi diri secara irrasional. Aktivitasnya adalah memuji-muji apapun yang dilakukan calonnya, dan marah-marah jika ada yang memojokkan.
Kemudian yang keempat adalah Relawan Investor. Kelompok ini bekerja dengan pamrih memperoleh keuntungan materil. Mereka bekerja dengan target tertentu yang jauh lebih besar dan berjangka panjang; berani memodali, bahkan membandari sendiri kegiatan dukungannya terhadap calon itu dengan uang atau logistiknya sendiri.
Tipe relawan ini biasanya memiliki sejumlah agenda setting (terutama ekonomi-politik) untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Pada akhirnya kontestasi relawan politik dan parpol tak bisa dihindari. Karena faktanya, kedua hal tersebut sama-sama menjadi alat untuk menuju panggung kekuasaan.
Insentif Politik
Tidak sekadar itu, relawan politik dalam praktiknya juga menjadi sumber rekrutmen untuk mengisi jabatan publik. Terbukti dari berapa banyak relawan Jokowi yang telah mendapat posisi jabatan publik, mulai dari duta besar, komisaris BUMN, maupun lembaga negara lainnya.
Budi Arie yang memboyong relawan Projo menjadi salah seorang yang diuntungkan. Sebelum membawa bendera Projo, Budi Arie aktif di parpol sebagai Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI pada 2005-2010 dan Wakil Ketua PDIP DKI.
Projo yang konsisten mendukung Jokowi hingga Pilpres 2019, menjadikan dirinya mendapat jabatan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada 25 Oktober 2019.
Empat tahun berselang, Jokowi kembali menunjuk Budi Arie menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) pada 2023. Sampai akhirnya muncul kasus judi online (judol) yang dibekingi orang dalam Kemenkominfo, bahkan menyeret nama Budi Arie.
Meski kepemimpinannya di Kemenkominfo kerap diwarnai polemik, namun Budi Arie kembali masuk kabinet Prabowo Subianto setelah secara terbuka memboyong Projo mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Budi Arie yang namanya semakin santer terkait kasus judol itu dilantik menjadi Menteri Koperasi pada 20 Oktober 2024, hingga akhirnya dicopot pada 8 September 2025.
Cari Suaka di Ketiak Penguasa
Derasnya desakan masyarakat untuk mengusut kasus judol yang menyeret nama Budi Arie menjadikan Projo bermetamorfosis tak lagi sebagai pro Jokowi. Projo kini memiliki arti ‘negeri dan rakyat’.
Relawan itu kini bereksodus ingin bergabung bersama Partai Gerindra. Masih kata Herry, pengamat politik dari CISA menjelaskan apa yang dilakukan Budi Arie bukan sekadar manuver politik biasa.
Ini adalah sinyal bahwa relawan bukan lagi sekadar pendukung, tapi juga aktor strategis yang dapat menggeser poros kekuasaan.
“Kita sedang menyaksikan transformasi relawan dari gerakan akar rumput menjadi entitas politik yang cair, oportunis, dan kadang lebih lincah dari partai itu sendiri,” ucapnya.
Manuver itu dinilainya dapat bersifat multifungsi, entah itu sekadar mencari perlindungan atau sebagai informan Jokowi untuk mengetahui strategi politik penguasa menjalankan pemerintahan.
“Dalam politik, loyalitas bisa bersifat fungsional. Bisa jadi ini bagian dari strategi Jokowi untuk tetap punya ‘mata dan telinga’ di dalam Gerindra. Tapi bisa juga ini bentuk survival politik Budi Arie, yang sedang mencari pelindung baru di tengah sorotan kasus judi online. Politik kita memang penuh dengan ambiguitas yang disengaja,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Ahmad Fadhli menilai manuver politik yang dilakukan oleh relawan sangat berbahaya. Terlebih lagi, selama ini Projo diakuinya sebagai ormas yang bermain di kolam politik.
Meski begitu dirinya mengaku wajar jika Budi Arie mencari perlindungan di dalam partai penguasa ketimbang harus terus dihantui kasus judol. Karena terbukti di era kepemimpinan Jokowi, dirinya selalu diselamatkan.
“Kekuasaan Jokowi telah usai, maka Projo harus tetap bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka berbalik arah mendukung Prabowo,” pungkasnya kepada Inilah.com.
(M. Harris/Reyhaanah/Vonita)