DPR Desak Pemerintah Berantas Sepatu Ilegal, Ancaman PHK Massal Membayangi

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/7/2025). (Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa).

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas peredaran produk sepatu ilegal yang dinilai semakin merugikan industri dalam negeri. Menurutnya, produk-produk ilegal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha lokal.

“Yang paling utama adalah menjaga agar jangan sampai ada produk ilegal masuk dari negara lain. Produk ilegal tidak bayar cukai, tidak bayar pajak, barangnya palsu, tapi dijual sangat murah. Ini membuat perusahaan-perusahaan kita menurunkan produksi,” ucap Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Saleh mengingatkan, penurunan produksi yang dipicu oleh membanjirnya barang ilegal bisa berakibat fatal pada kondisi ketenagakerjaan. Perusahaan terpaksa mengurangi kapasitas produksi yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja.

Ia menyebut penurunan produksi akibat banjirnya barang ilegal, dapat berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan dan berpotensi menimbulkan PHK massal. Untuk itu, Saleh mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperketat pengawasan di pintu masuk barang.

“Bea Cukai harus kerja keras. Jangan ada kongkalikong. Kami dorong agar pintu masuk negara dijaga lebih tegas lagi,” ujarnya.

Tak hanya produk fisik yang masuk melalui jalur ilegal, politikus Fraksi PAN ini juga menyoroti maraknya penjualan produk palsu melalui platform digital. Menurutnya, marketplace online turut menjadi saluran distribusi produk-produk tiruan yang mengaku asli.

Selain barang ilegal yang masuk secara fisik, Politisi Fraksi PAN ini juga menyoroti maraknya penjualan produk palsu melalui perdagangan digital. Menurutnya, platform daring kini sering digunakan untuk menjual barang yang mengaku asli, namun faktanya palsu sehingga semakin merugikan industri dalam negeri.

Saleh menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku usaha yang melanggar aturan.

“Jika ada yang melanggar aturan, pemerintah harus tegas. Harus ditindak sesuai hukum. Ini menjadi pelajaran bagi semua produsen dan pelaku bisnis agar tetap fair, adil, dan jujur,” tegas Saleh.

Ia menambahkan, perlindungan terhadap industri sepatu dalam negeri penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan produk berkualitas, menjaga efisiensi belanja publik, dan meningkatkan kontribusi industri terhadap negara maupun kesejahteraan pekerja.
 

Topik