Pendidikan Darurat Bencana: Pengamat Ingatkan Pentingnya Administrasi Sekolah

Sejumlah siswa membantu memindahkan meja dan kursi sebelum mengikuti ujian di bawah tenda, di SDN 05 Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (8/12/2025). (Foto: Antara)

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat menyebabkan kerusakan infrastruktur pendidikan yang masif.

Pengamat Pendidikan, Totok Amin Soefijanto, mengingatkan pemerintah bahwa di tengah situasi krisis ini, keselamatan dan kesehatan anak didik harus menjadi prioritas mutlak di atas segalanya.

Setelah aspek keselamatan terjamin, barulah pemerintah bergerak menyiapkan sarana prasarana (sarpras) darurat untuk menjamin hak pendidikan siswa tidak terputus.

“Selanjutnya, disiapkan sarpras darurat untuk kelangsungan proses belajar mengajar, serta kesiapan guru mengubah cara belajar yang sesuai dengan kondisi darurat,” ucap Totok saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Menurut Totok, situasi bencana menuntut fleksibilitas tinggi. Guru harus siap dengan metode ajar baru yang adaptif, namun tetap berorientasi pada target capaian agar siswa tidak tertinggal jauh.

Tak kalah penting, ia mengingatkan agar masalah administrasi pendidikan di lapangan tetap tertib.

“Jangan sampai tidak ada catatan atas kegiatan belajar mengajar di lokasi bencana tersebut. Syarat-syarat administrasi harus tetap terekam dengan baik,” tegasnya.

1.009 Sekolah Rusak, Sebagian Harus Relokasi

Saran Totok ini merespons data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 1 Desember 2025, yang mencatat 1.009 sekolah di Sumatera mengalami kerusakan akibat bencana.

Rinciannya: 310 sekolah di Aceh, 385 sekolah di Sumatera Utara, dan 314 sekolah di Sumatera Barat.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan, sebagian sekolah yang berada di zona merah atau rawan bencana susulan tidak akan diperbaiki di lokasi yang sama, melainkan harus direlokasi.

“Ada sekolah-sekolah yang tidak mungkin dipertahankan karena lokasinya di daerah berbahaya. Tidak aman, sehingga memang harus dibangun sekolah baru di lokasi yang baru,” kata Mu’ti.

Terkait teknis pembelajaran di masa darurat, Mu’ti menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda). Ia menemukan adanya beragam metode yang sudah diterapkan, mulai dari sistem shift hingga pembelajaran daring.

“Kami tidak membuat aturan nasional karena kondisinya sangat beragam. Kami serahkan hal ini pada Pemda, khususnya dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya

Topik