BRICS adalah jalan tol ekonomi, sementara Super Garuda Shield adalah pagar pengaman pertahanan. Mengawinkan keduanya adalah seni diplomasi tingkat tinggi yang membutuhkan stamina politik luar biasa dan kewaspadaan intelijen yang tajam terhadap infiltrasi asing yang mencoba mengadu domba.
Tahun 2025 akan dicatat dalam lembar sejarah republik ini sebagai tahun “pertaruhan besar”. Bukan sekadar tentang angka-angka pertumbuhan ekonomi atau hiruk-pikuk politik domestik pasca-transisi, melainkan tentang bagaimana Sang Garuda merentangkan sayapnya di langit global yang sedang berubah warna.
Langit itu tidak lagi biru tunggal di bawah dominasi Barat, pun tidak sepenuhnya merah di bawah bayang-bayang Timur. Langit 2025 adalah langit multipolar —sebuah kanvas yang penuh dengan benturan kepentingan, aliansi tak terduga, dan rivalitas tajam. Di tengah pusaran inilah, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memainkan kartu diplomatiknya dengan gaya yang mengejutkan banyak pengamat: asertif, berani, namun penuh kalkulasi risiko.
Jika Bung Hatta pernah mendalilkan politik “Mendayung di Antara Dua Karang” di tengah Perang Dingin, maka di tahun 2025, Indonesia tidak sekadar mendayung. Kita sedang berselancar di atas gelombang raksasa, mencoba menunggangi kekuatan Global South melalui BRICS, sembari tetap menjabat erat tangan Barat melalui diplomasi pertahanan.
Inilah napak tilas jejak global Indonesia sepanjang 2025, sebuah tahun di mana “Bebas Aktif” bukan lagi sekadar slogan di buku teks sejarah, melainkan strategi bertahan hidup (survival strategy) di tengah rimba anarki internasional.
Gebrakan Awal di Meja BRICS
Tahun baru 2025 dibuka dengan sebuah penegasan identitas. Januari menjadi momentum bersejarah ketika Indonesia secara resmi bergabung ke dalam blok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Keputusan ini bukan sekadar seremoni tanda tangan di atas kertas, melainkan sebuah sinyal geopolitik yang berbunyi nyaring hingga ke Washington dan Brussels.
Bagi Presiden Prabowo, BRICS bukan sekadar kumpulan huruf akronim. Dalam lanskap geopolitik kontemporer, BRICS tampil sebagai simbol resistensi sekaligus tawaran arsitektur baru bagi tata dunia yang lebih inklusif. Di tengah krisis multilateralisme yang kian nyata dan tatanan finansial global yang “berkiblat” pada instrumen Barat, langkah ini adalah manifestasi dari pragmatisme ekonomi.
Bergabungnya Indonesia membuka gerbang peluang yang selama ini terkunci rapat oleh hegemoni Dolar AS. Kita berbicara tentang diversifikasi pasar ekspor non-tradisional, kolaborasi energi hijau lintas selatan yang lebih adil, hingga akses teknologi tanpa didikte oleh syarat-syarat politis yang mengikat.
Namun, ada dimensi filosofis yang lebih dalam. Keterlibatan ini adalah kontinuitas sejarah. Jika pada 1955 Indonesia menjadi inisiator Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung untuk melawan kolonialisme fisik, maka di 2025, BRICS adalah panggung untuk melawan “kolonialisme struktural” dalam ekonomi global.
Ini adalah transformasi dari Bandung Spirit yang normatif menuju Bandung Pragmatism yang berorientasi pada hasil nyata. Prabowo, dengan naluri strategisnya, memahami bahwa Indonesia tidak bisa menjadi middle power yang disegani jika hanya mengekor pada satu poros kekuasaan.
Pertemuan Dua Presiden dan “Investasi” 1 Miliar Dolar
Keseriusan Indonesia di blok ini teruji nyata dua bulan kemudian. Pada Selasa, 25 Maret 2025, Istana Merdeka menjadi saksi pertemuan hangat namun berbobot strategis antara Presiden Prabowo dengan Presiden New Development Bank (NDB), Dilma Vana Rousseff.
Sosok Rousseff, mantan Presiden Brasil dan srikandi kiri Amerika Latin, datang bukan sekadar untuk courtesy call. Ia membawa tawaran konkret: kursi anggota di bank pembangunan yang didirikan oleh BRICS tersebut. Dan Indonesia, tanpa ragu, mengambilnya.
“Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank,” tegas Prabowo usai pertemuan tersebut. Kalimat itu singkat, padat, namun implikasinya panjang.
Bergabung dengan NDB berarti Indonesia memiliki alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek strategis nasional —mulai dari infrastruktur logistik, pelabuhan, hingga transisi energi— tanpa harus melulu bergantung pada Bank Dunia atau ADB yang kerap kali sarat dengan persyaratan “neoliberal”.
Keseriusan ini dikonfirmasi kemudian oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam sebuah forum Kadin di awal Desember 2025, Airlangga membuka kartu bahwa Indonesia menyetor modal awal (paid-in capital) sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar 16,6 triliun rupiah ke NDB.
“Ini investasi, bukan biaya hangus,” ujar Airlangga menyiratkan optimisme. Dana jumbo itu adalah tiket masuk bagi Indonesia untuk duduk sejajar dengan raksasa ekonomi baru, menentukan arah kebijakan bank, dan memastikan kucuran dana mengalir deras ke proyek-proyek prioritas seperti hilirisasi dan biofuel.
Apresiasi Rousseff terhadap program biodiesel B40 Indonesia menjadi bukti bahwa di mata Global South, Indonesia adalah pemain kunci, bukan sekadar penonton. Indonesia dipandang sebagai pemimpin dalam transisi energi yang riil, bukan sekadar retorika di podium iklim internasional.
Menyeimbangkan Neraca dengan “Perisai Garuda”
Namun, narasi 2025 tidak melulu soal “kemesraan” dengan blok Timur atau Selatan. Di sinilah letak kecerdikan —atau mungkin perjudian— diplomasi Prabowo. Saat tangan kanan menjabat erat BRICS, tangan kiri tetap memegang erat senapan bersama Amerika Serikat dan sekutu Barat.
Pada 25 Agustus hingga 4 September 2025, deru mesin perang dan hentakan kaki ribuan serdadu menggema dari Jakarta, Baturaja, hingga Dabo Singkep. Super Garuda Shield 2025 digelar dengan skala yang kolosal. Melibatkan lebih dari 6.000 personel militer dari 13 negara —termasuk AS, Inggris, Australia, Jepang, Prancis, dan Jerman— latihan ini menjadi pesan visual yang kuat bahwa Indonesia tidak sedang “berganti haluan” sepenuhnya.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan Panglima Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Samuel J. Paparo berdiri berdampingan, menyaksikan manuver tempur canggih, operasi amfibi, hingga tembakan roket HIMARS.
Latihan ini menegaskan posisi Indonesia: We are friends to all, but we are strong enough to defend ourselves.
Kehadiran kekuatan militer Barat di tanah air dalam format latihan gabungan terbesar ini berfungsi sebagai katup pengaman diplomatik. Ia meredam kecurigaan Washington bahwa Jakarta telah “jatuh” ke pelukan Beijing atau Moskow pasca-bergabung dengan BRICS. Ini adalah aplikasi nyata dari doktrin balance of power.
Indonesia menggunakan “kartu” pertahanan Barat untuk mengimbangi dominasi ekonomi Timur, menciptakan ekuilibrium yang menjaga kedaulatan tetap tegak di tengah.
Tantangan: Antara Asertif dan Berisiko
Kendati terlihat gagah dan taktis, langkah “dua kaki” ini bukannya tanpa risiko. Sepanjang 2025, para pengamat hubungan internasional menilai arah diplomasi Indonesia kini jauh lebih asertif, namun berjalan di atas titian yang licin.
Tantangan utamanya adalah persepsi. Di dalam negeri, langkah mendekat ke BRICS memicu diskursus hangat. Ada kekhawatiran bahwa orientasi politik luar negeri kita sedang bergeser terlalu jauh ke “kiri” atau ke arah poros otoritarian, mengingat karakter politik beberapa negara anggota inti BRICS.
Demonstrasi yang sempat mewarnai halaman DPR RI pada pertengahan tahun, meskipun utamanya menyoroti isu kesejahteraan domestik, tak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik ini. Ada narasi-narasi yang berkembang —entah organik atau ditunggangi kepentingan asing— yang mempertanyakan apakah kedekatan dengan China dan Rusia akan menggerus nilai-nilai demokrasi kita.
Di sinilah letak ujian terberat pemerintahan Prabowo. Seperti yang diulas dalam materi refleksi strategis, politik luar negeri tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu beresonansi dengan politik dalam negeri. Tantangan Prabowo adalah memastikan bahwa “kemesraan” dengan BRICS tidak menjadi celah bagi delegitimasi domestik.
Pemerintah harus bekerja keras menjelaskan kepada publik bahwa aliansi dengan Global South adalah soal perut rakyat: soal ketahanan pangan, soal energi murah, dan soal infrastruktur yang dibangun tanpa mendikte ideologi negara. Jika narasi ini gagal sampai ke akar rumput, maka kebijakan luar negeri yang brilian di atas kertas bisa menjadi bumerang politik di jalanan.
Selain itu, keseimbangan ini rentan tergelincir. Semakin dalam Indonesia masuk ke sirkuit BRICS (dengan segala agenda dedolarisasinya), semakin besar potensi gesekan dengan kepentingan Barat. AS dan Uni Eropa tentu tidak akan diam saja melihat mitra strategisnya di Asia Tenggara perlahan “mencair” ke blok rival. Tekanan-tekanan halus dalam bentuk hambatan dagang atau isu HAM bisa saja menjadi kerikil tajam di masa depan.
Epilog: Menuju Kedaulatan yang Autentik
Menutup lembaran tahun 2025, kita melihat Indonesia yang berbeda. Indonesia yang tidak lagi malu-malu menyatakan kepentingannya. Indonesia yang berani menaruh uang 1 miliar dolar di meja NDB demi kemandirian, namun juga berani menggelar ribuan pasukan asing di beranda rumahnya demi stabilitas kawasan.
Jejak global Indonesia di era multipolar ini adalah cerminan dari sebuah bangsa yang sedang mendefinisikan ulang arti “kedaulatan”. Kedaulatan di tahun 2025 bukan berarti isolasi, melainkan kemampuan untuk memilih mitra tanpa didikte.
Presiden Prabowo Subianto tampaknya sedang berusaha membuktikan tesis bahwa di era multipolar, kesetiaan tunggal adalah sebuah kebodohan strategis. Yang abadi hanyalah kepentingan nasional.
BRICS adalah jalan tol ekonomi, sementara Super Garuda Shield adalah pagar pengaman pertahanan. Mengawinkan keduanya adalah seni diplomasi tingkat tinggi yang membutuhkan stamina politik luar biasa dan kewaspadaan intelijen yang tajam terhadap infiltrasi asing yang mencoba mengadu domba.
Apakah strategi “asertif tapi berisiko” ini akan membawa Indonesia menjadi Global Player sesungguhnya atau justru menjebak kita dalam tarik-menarik dua gajah yang bertarung? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti: di tahun 2025, Indonesia telah menolak untuk sekadar menjadi pelanduk yang mati di tengah, dan memilih untuk menjadi Garuda yang terbang melintas di atas kedua gajah tersebut.
Napak tilas ini mengajarkan kita satu hal: Kedaulatan itu mahal, dan diplomasi adalah mata uang untuk membayarnya.