Puan soal Wacana Pilkada lewat DPRD: Komunikasi dengan Fraksi Lain Selalu Terbuka

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). (Foto: Inilah.com/ Reyhaanah A)

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menegaskan pihaknya terbuka untuk berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR, termasuk terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Puan menyebut komunikasi politik dengan fraksi lain sudah dan akan terus dilakukan, seiring dinamika pembahasan berbagai isu kepemiluan.

“Pasti, kami akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup, kami selalu terbuka dan selalu berkomunikasi,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Ia menegaskan, selama ini tak pernah ada komunikasi yang tertutup. Pihaknya terus terbuka untuk menerima masukan terkait persoalan itu.

Meski demikian, Puan belum memastikan apakah isu tersebut akan langsung dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada masa sidang DPR saat ini.

Puan menekankan, pembahasan masih akan bergantung pada komunikasi dan dinamika yang berkembang di parlemen.

“Kami lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpres, pileg dan pilpresnya aja belum,” jelas dia.

Sebelumnya, PDIP umumkan sikapnya terhadap wacana perubahan pilkada. Partai banteng moncong putih ini menegaskan, komitmennya mempertahankan Pilkada langsung sebagai hak rakyat yang tak bisa diganggu gugat.

Demikian sikap partai rekomendasi eksternal Rakernas I PDIP, yang dibacakan Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Jamaluddin menyatakan legitimasi pemimpin daerah hanya lahir dari mandat rakyat secara langsung, bukan melalui mekanisme perantara.

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Jamaluddin.

PDIP mengakui persoalan biaya politik yang membengkak menjadi tantangan Pilkada langsung. Karena itu, partai mendorong transformasi sistem pemungutan suara serta penguatan integritas penyelenggara untuk menekan ongkos demokrasi. Turut juga didorong, pemanfaatan teknologi sebagai langkah efisiensi.

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” tuturnya.