Gaza tidak butuh resor mewah. Gaza tidak butuh pencakar langit dan mal megah. Gaza butuh tanahnya kembali, butuh martabatnya diakui, dan butuh anak-anaknya bisa tidur tanpa bayang-bayang drone di langit.
Di Davos, Swiss, jelang akhir Januari 2026, pertemuan elite global berlangsung dengan agenda yang berbeda dari biasanya. Di dalam ruang pertemuan tertutup hotel berbintang, diskusi tidak lagi berkutat pada diplomasi atau peta jalan gencatan senjata. Dokumen yang menjadi pusat perhatian para hadirin bukanlah peta kedaulatan negara, melainkan sebuah cetak biru arsitektur dan proposal pengembangan properti mewah yang dirancang di atas wilayah konflik.
Jared Kushner mempresentasikan rencana tersebut di hadapan layar LED raksasa. Dalam visualisasi yang ditampilkan, identitas politik Palestina, batas wilayah 1967, maupun status Yerusalem Timur tidak lagi terlihat. Gambar yang muncul menggantikannya hanyalah desain render 3D berupa resor tepi pantai, pusat perbelanjaan modern, dan zona ekonomi eksklusif yang direncanakan memanjang di sepanjang garis pantai Gaza yang kini telah hancur.
Dengan gaya bicara selayaknya seorang pengembang properti, menantu Presiden AS Donald Trump itu menyebut Gaza sebagai “aset tepi laut” yang sangat bernilai tinggi. Ia membingkai situasi wilayah tersebut bukan sebagai krisis kemanusiaan, melainkan sebagai peluang investasi yang selama ini mengalami salah kelola selama berpuluh-puluh tahun.
Delegasi Indonesia turut hadir duduk bersama para investor global lainnya. Mereka menyaksikan bagaimana wilayah bekas konflik yang menelan banyak korban jiwa kini dialihfungsikan menjadi proyek real estat berskala besar. Dalam forum tersebut, Indonesia secara resmi menandatangani kesepakatan untuk bergabung dalam inisiatif Board of Peace, yang secara praktis melegitimasi dan mendukung pemasaran proyek komersial di wilayah tersebut.
Membongkar Isi Perut: Bukan Negara, tapi Unit Apartemen
Jika kita membedah draf setebal ratusan halaman dari Board of Peace (BoP) ini, jangan harap menemukan kata “Kemerdekaan”. Isinya adalah manifestasi dari “Perdamaian melalui Kemakmuran”, sebuah konsep usang yang dipoles kembali dengan bumbu kapitalisme predator.
Kushner memaparkan visinya dengan dingin. Ia menawarkan “Gaza Baru” yang menyerupai Dubai atau Doha. Ada zona pariwisata pesisir yang cukup untuk membangun 180 pencakar langit. Ada pelabuhan di ujung barat daya dan bandara internasional yang akan dibangun di atas puing-puing penderitaan.
Model yang diajukan adalah Special Economic Zones (SEZ) atau Zona Ekonomi Eksklusif. Di sini, warga Palestina tidak diberikan hak suara sebagai warga negara, melainkan kontrak kerja sebagai buruh. Mereka akan memiliki apartemen dengan fasilitas modern, namun kontrol atas hukum, perbatasan, dan keamanan sepenuhnya berada di tangan dewan eksekutif bentukan Trump. Ini bukan tentang memerdekakan manusia; ini tentang mengubah status bangsa menjadi penyewa di tanah leluhurnya sendiri.
Yakir Gabay: Mesin Uang di Balik Tirai
Jika Kushner adalah wajah dari proyek ini, maka Yakir Gabay adalah mesin uangnya. Nama Gabay mungkin asing bagi publik Tanah Air, namun di bursa saham Frankfurt dan Tel Aviv, ia adalah raksasa. Pemilik Aroundtown SA ini adalah miliarder properti Israel yang piawai mengubah “lahan tidur” menjadi ladang emas.
Keterlibatan Gabay dalam BoP adalah indikasi terkuat bahwa ini adalah Real Estate Deal. Gabay melihat Gaza bukan sebagai entitas politik, melainkan sebagai distressed asset –properti yang harganya jatuh karena konflik dan siap untuk takeover besar-besaran. Logikanya sederhana namun kejam: hancurkan dulu hingga rata, lalu bangun kembali dengan modal asing yang dikontrol ketat.
Gabay menulis sendiri komponen rekonstruksi dalam rencana tersebut. Baginya, diplomasi hanyalah soal struktur transaksi. Ia bertaruh bahwa jika rekonstruksi dilakukan dalam skala masif dan cepat, “daya tarik hidup normal” akan mengalahkan “daya tarik perlawanan”. Namun, ia lupa –atau sengaja abai– bahwa beton sekuat apa pun tidak akan pernah bisa menutupi tangisan keadilan yang terkubur di bawahnya.
Indonesia: Juru Damai atau Agen ‘Marketing’?
Langkah Indonesia bergabung dalam lingkaran ini memicu debat panas di Tanah Air. Di bawah panji politik luar negeri “Bebas Aktif”, Jakarta berdalih bahwa kehadiran mereka adalah untuk memastikan suara Palestina tidak hilang. Namun, mari kita bicara jujur: bagaimana Anda mewarnai lukisan jika kuas dan catnya sepenuhnya dikuasai oleh pria yang memiliki hak veto bak raja di Mar-a-Lago?
Kritik tajam mulai bermunculan. Indonesia berisiko terjebak menjadi tenaga marketing global untuk ambisi Trump. Yang lebih berbahaya adalah skenario pendanaan. Ada kekhawatiran besar bahwa bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan dari keringat rakyat Indonesia akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Gaza.
Namun, infrastruktur apa? Jalan tol dan jaringan listrik yang dirancang bukan untuk mobilitas rakyat Palestina, melainkan untuk mendukung operasional zona ekonomi dan pemukiman mewah milik konsorsium Gabay. Jika ini terjadi, Indonesia secara teknis menjadi penyandang dana bagi proyek yang justru memperkuat cengkeraman pendudukan. Sebuah ironi: uang sedekah digunakan untuk membangun beton yang memisahkan warga dari tanahnya.
Mengapa Eropa Berani Menolak?
Kontras tajam terlihat jika kita menoleh ke arah Eropa. Spanyol, Prancis, dan Norwegia dengan tegas menolak bergabung. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyatakan bahwa BoP memberikan kekuasaan absolut kepada Donald Trump untuk memveto keputusan global tanpa melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB.
Eropa melihat ini sebagai “The Great Erasure” –Penghapusan Besar-besaran. Mereka paham bahwa jika preseden “perdamaian berbasis real estat” ini berhasil, maka di masa depan, kedaulatan bangsa mana pun bisa diperjualbelikan di pasar saham. Mereka menolak melegitimasi upaya sistematis untuk membunuh solusi dua negara (two-state solution).
Namun Indonesia, bersama sejumlah negara Muslim seperti Arab Saudi dan Turki, memilih jalur “realisme politik”. Ada keyakinan di Jakarta bahwa dengan bergabung, Indonesia bisa mendorong kesertaan Palestina dalam proses tersebut. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Agung Nurwijoyo menyebut bahwa Indonesia punya peran besar untuk menjadi “suara bagi Palestina” di tengah mekanisme yang sangat bias terhadap Israel ini.
“Syaratnya, Indonesia harus punya agenda yang jelas dan terukur. Tanpa itu, kita hanya akan terseret agenda Trump dan kehilangan legitimasi moral,” tegas Agung.
Antara Pidato PBB dan Realita Davos
Ingatan kita masih segar saat Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium PBB pada September 2025. Dengan nada berapi-api, beliau menegaskan Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan dengan Israel sebelum Palestina merdeka penuh. Itu adalah resonansi dari Semangat Bandung 1955.
Namun, tanda tangan di Davos seolah mengirim pesan yang berbeda. Bergabung dengan Board of Peace adalah langkah pragmatis yang terasa kebablasan. Kita mungkin berharap mendapatkan akses ke Washington atau aliran investasi, namun harga yang dibayar adalah kredibilitas moral di mata dunia.
Dunia kini melihat Indonesia bukan lagi sebagai pemimpin “Global South” yang tak tergoyahkan, melainkan sebagai negara yang bersedia duduk di meja yang sama dengan para spekulan tanah yang sedang menghitung nilai per meter persegi dari tanah Jabalia yang masih basah oleh darah dan air mata.
Penutup: Kembali ke Khittah atau Tergusur?
Di ujung hari di Davos, saat lampu-lampu hotel mulai redup, yang tersisa hanyalah pertanyaan mendasar: Di mana nurani diplomasi kita?
Politik bebas aktif bukan berarti bebas bergabung dengan siapa saja tanpa pertimbangan moral. Aktif bukan berarti aktif mengejar rente di tengah genosida yang belum usai. Jika Indonesia terus melanjutkan langkah ini tanpa mengoreksi draf “properti” tersebut, kita akan dikenang sejarah bukan sebagai penengah perdamaian, melainkan sebagai perantara transaksi properti paling berdarah di abad ke-21.
Gaza tidak butuh resor mewah. Gaza tidak butuh mal megah besutan Yakir Gabay. Gaza butuh tanahnya kembali, butuh martabatnya diakui, dan butuh anak-anaknya bisa tidur tanpa bayang-bayang drone di langit.
Masa depan Palestina harus diputuskan oleh orang Palestina di jalan-jalan Gaza dan Tepi Barat, bukan oleh sekumpulan miliarder di Davos yang melihat peta dunia sebagai katalog investasi. Sebelum tinta di dokumen itu kering sepenuhnya, Jakarta harus sadar: tidak ada perdamaian yang bisa dibangun di atas fondasi ketidakadilan. Terlebih, jika fondasi itu adalah sebuah proyek real estat di atas kuburan.