Harta Karun Tersembunyi di Laut RI! Karbon Biru Jadi Kunci Menuju Negara Maju

Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus pakar kelautan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS. (Foto: KKP)

Di tengah ancaman krisis iklim global, Indonesia mulai menata ulang strategi kelautannya. Ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun kini tak lagi sekadar dipandang sebagai benteng alami, melainkan aset ekonomi bernilai tinggi berjuluk “Karbon Biru” (Blue Carbon) yang diproyeksikan menjadi penopang utama visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus pakar kelautan, Rokhmin Dahuri, dalam Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Morrissey, Jakarta, baru baru ini.

“Karbon biru harus ditempatkan sebagai modal ekologis dan modal iklim dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan tata kelola yang tepat, ini akan menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan sekaligus penggerak ekonomi hijau,” ujar Rokhmin.

Menurutnya, cadangan karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir Indonesia sangat masif. Jika dikelola dengan benar, aset ini tidak hanya memitigasi perubahan iklim, tetapi juga menjamin ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Buka Pintu Investasi dan Riset 

Senada dengan Rokhmin, Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur, Nelly Situmorang, menyoroti pentingnya tata kelola regulasi yang matang agar manfaat karbon biru bisa dirasakan secara adil, bukan hanya oleh segelintir pihak.

Nelly secara spesifik menekankan perlunya keterbukaan terhadap investasi dan teknologi asing. Hal ini dinilai realistis mengingat Indonesia masih memiliki keterbatasan teknologi dalam pengukuran dan pengelolaan karbon yang terstandarisasi global.

“Dukungan investasi dan teknologi global penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem karbon biru yang kredibel dan memiliki daya saing internasional,” kata Nelly.

Selain investasi, penguatan basis sains juga menjadi sorotan. Nelly mendorong kolaborasi riset dengan perguruan tinggi untuk menopang kebijakan berbasis data. Ia bahkan mengusulkan Universitas Pattimura di Ambon untuk dikembangkan menjadi pusat riset karbon biru nasional.

Peta Jalan Nasional 

Forum seminar tersebut menyepakati urgensi penyusunan peta jalan (roadmap) karbon biru nasional yang terintegrasi. Peta jalan ini nantinya harus dilengkapi dengan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang ketat untuk menjamin kredibilitas di pasar karbon global.

Aspek valuasi ekonomi juga menjadi fokus utama, di mana penetapan harga jasa ekosistem dan stok karbon akan menjadi dasar bagi skema pendanaan iklim maupun perdagangan karbon di masa depan.