Jakarta Masuk Rekor Muri, Punya Sertifikat Aset Terbanyak se-Indonesia

Pramono dan Nusron Wahid saat serah terima aset Jakarta (foto:antara/Lifia Mawaddah Putri)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan rekor MURI sebagai daerah yang melakukan sertifikasi aset terbanyak se-Indonesia, yakni sejumlah 3.922 sertifikat Hak Pakai atas tanah aset yang dimiliki dengan nilai Rp102 triliun.

“Ini masuk MURI, karena nilai dan jumlah sertifikatnya terbanyak se-Indonesia,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta Barat, Jumat (13/2).

Nusron sangat berharap betul capaian ini bisa ditiru dan diikuti provinsi-provinsi lain yang asetnya belum terurus, belum tertata dan belum tercatat dengan baik sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jakarta Punya Aset Seluas 563,9 Hektare

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian ATR/BPN dalam percepatan sertifikasi aset daerah.

Adapun total nilai aset yang disertifikatkan mencapai lebih dari Rp102 triliun dengan luas lahan 563,9 hektare (ha).

“Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama yang sungguh-sungguh antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono.

Aset yang disertifikatkan mencakup 2.837 ruas jalan, 691 gedung karang taruna, balai rakyat dan sarana olahraga. Lalu 154 sarana pendidikan, 123 taman, 61 gedung kantor, 39 Puskesmas serta 17 eks rumah dinas.

Menurut Pramono, sertifikasi bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dengan adanya kepastian hukum, aset publik dapat dikelola, dimanfaatkan dan diamankan secara profesional demi kepentingan masyarakat.

“Seluruh aset ini menjadi prioritas bagi kami karena langsung menunjang kebutuhan warga. Di dalamnya ada jalan, gedung, sekolah, rumah dinas dan taman,” katanya.

Semua aset itu penting bagi DKI Jakarta. “Ini bisa menjadi ‘role model’ bahwa penyelesaian yang baik akan memberikan manfaat yang luar biasa,” katanya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan kepastian hukum di bidang pertanahan menjadi fondasi penting dalam perjalanan Jakarta menuju kota global, yang salah satu indikatornya adalah tertib administrasi serta kepastian hukum atas tanah dan aset.