KTT Perdana Board of Peace: Lebih dari 20 Negara Siap Bahas Rekonstruksi Gaza

Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump nampaknya tak ingin membuang waktu dalam merealisasikan ambisi geopolitiknya di Timur Tengah. Melalui inisiatif teranyarnya, Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, Trump bersiap mengumpulkan pemimpin dunia untuk membahas masa depan Gaza.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi bahwa lebih dari 20 negara dipastikan hadir dalam pertemuan perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi ujian perdana bagi efektivitas diplomasi ‘cara Trump’ dalam menyelesaikan konflik yang telah meluluhlantakkan kawasan tersebut.

Fokus Rekonstruksi dan Stabilitas

Leavitt menegaskan bahwa antusiasme internasional terhadap pembentukan dewan ini cukup tinggi. Meski daftar resmi negara peserta masih disimpan rapat, Gedung Putih menjanjikan transparansi terkait rincian kontribusi masing-masing negara dalam waktu dekat.

“Saya tahu ada lebih dari 20 negara yang akan hadir. Banyak yang menunjukkan minat besar dalam inisiatif ini,” ujar Leavitt dalam konferensi pers di Washington, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Secara strategis, Dewan Perdamaian ini diproyeksikan sebagai instrumen utama untuk menyokong rekonstruksi besar-besaran di Jalur Gaza. Bukan sekadar bantuan kemanusiaan, BoP diharapkan menjadi ‘jalan tol’ menuju perdamaian permanen melalui skema keterlibatan internasional yang lebih pragmatis.

Agenda Padat Sang Presiden

Sesuai jadwal, Donald Trump sendiri yang akan membuka gelaran prestisius tersebut. Ia dijadwalkan menyampaikan pidato kunci (keynote speech) yang kemungkinan besar akan berisi peta jalan (roadmap) baru versi Washington. Trump akan memimpin sesi awal pertemuan sebelum bertolak menuju Georgia untuk agenda domestik lainnya.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari pengumuman mengejutkan Trump pada Januari lalu. Kala itu, ia mengundang sekitar 50 negara untuk bergabung dalam dewan ini. Meski target 50 negara belum sepenuhnya tercapai di pertemuan pertama, kehadiran 20 negara dianggap sebagai modal politik yang cukup kuat bagi Gedung Putih untuk mulai menekan tombol ‘reset’ di Timur Tengah.

Kini, publik menanti apakah Dewan Perdamaian ini benar-benar akan menjadi solusi nyata bagi stabilitas Gaza, atau sekadar panggung politik baru bagi sang taipan properti di kancah global.