Respons Dasco soal Medsos Toxic, Pakar: Atur Boleh, Bungkam Demokrasi Jangan!

Ilustrasi media sosial. (Foto: Freepik)

Wacana penertiban atau kontrol pemerintah terhadap ruang media sosial (medsos) yang belakangan dinilai makin tidak sehat memunculkan dilema tersendiri. Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai langkah intervensi di ruang digital memang diperlukan, namun pemerintah harus sangat berhati-hati meracik kebijakannya agar tidak membungkam demokrasi.

“Ini adalah dilema. Kalau pemerintah terlalu membatasi dan mengawasi media sosial, maka sangat berpotensi terjadi otokratis. Namun, kalau terlalu longgar dan dibiarkan terlalu bebas, juga mudah terjadi chaos (kekacauan),” ujar Alfons dalam keterangannya kepada inilah.com, Jumat (6/3/2026).

Alfons menekankan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mencari “ramuan yang tepat” dalam tata kelola digital. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem medsos yang tidak otoriter, tetap memfasilitasi kebebasan berpendapat, namun dengan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab.

Ia merinci, ada batas-batas yang jelas di mana instrumen negara wajib hadir dan melakukan pembersihan konten secara tegas. 

“Banyak konten yang memang harus diawasi dan dibasmi. Seperti konten hoaks, narasi memecah belah, scammer, phishing, hingga judi online, itu jelas harus dibasmi,” tegasnya.

Namun di sisi lain, Alfons mewanti-wanti agar kontrol pemerintah ini tidak kebablasan hingga memberangus kritik dari masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa ruang digital yang memfasilitasi kritik substantif sejatinya sangat menguntungkan jalannya pemerintahan.

“Konten yang memberikan kritik membangun justru menjadi balance and control (penyeimbang dan pengawas) untuk pemerintah. Secara tidak langsung, ini menjadi mata dan telinga tambahan bagi pemerintah jika praktik kebijakan di lapangan ternyata menyimpang,” tuturnya.

Oleh karena itu, intervensi pemerintah terhadap medsos harus tetap berada dalam koridor yang wajar. Alfons memaparkan, pengawasan yang terlalu ketat tidak hanya memberikan tekanan psikologis pada masyarakat, tetapi dalam jangka panjang juga akan menurunkan tingkat kreativitas dan memicu gesekan sosial yang tidak perlu.

Meski menolak kontrol yang mengekang kebebasan sipil, Alfons mendukung penuh ketegasan aparatur negara jika kebebasan medsos dimanipulasi untuk tujuan destruktif. “Namun, kalau memang ada aksi terorganisir yang dilakukan untuk menimbulkan kekacauan, chaos, atau menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan, jelas ini harus ditindak dengan tegas,” pungkasnya.

Pernyataan Dasco soal Medsos ‘Toxic’

Respons dari pakar keamanan siber ini mengemuka menyusul pernyataan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyoroti kondisi masyarakat sipil di ruang digital yang dinilainya kian tidak sehat.

Sebelumnya, Dasco mendesak semua pihak untuk menghentikan perdebatan yang sekadar “omon-omon” dan mulai menggalang persatuan nasional demi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyayangkan realita saat ini di mana masyarakat di medsos justru saling serang.

“Karena pada hari ini, masyarakat sipil kita tidak kompak, satu sama lain saling mencaci, saling mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan tidak sehat. Di medsos itu saya lihat sudah tidak sehat,” ujar Dasco.

Dasco pun meminta publik untuk memberikan ruang dan waktu bagi pemerintahan Prabowo agar bisa bekerja maksimal mewujudkan janji-janjinya, terutama dalam hal kesejahteraan rakyat, tanpa harus dipenuhi narasi yang memicu kegaduhan.