Antisipasi Risiko Geopolitik, Menko Airlangga Umbar Strategi Jaga Ketahanan Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (31/3/2026).(Foto: Antara/Bayu Saputra)

Pemerintah konsisten memperkuat agenda hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional di tengah ketegangan geopolitik. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong daya saing industri dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keynote speech secara virtual pada acara Focus Group Discussion (FGD) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bidang International Affairs di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

“Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi,” ujar Menko Airlangga.

Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 5,3 persen pada 2026, dengan inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan konsumen yang tetap berada pada level optimistis. Surplus neraca perdagangan juga terus berlanjut, mencerminkan fundamental eksternal yang solid.

“Ketahanan ekonomi tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta struktur pembiayaan yang sehat dengan rasio utang luar negeri yang relatif rendah,” katanya.

Selain itu, sektor perbankan dinilai tetap solid dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, sehingga mampu menopang stabilitas sistem keuangan nasional. Pemerintah pun terus memperkuat bauran kebijakan guna memitigasi berbagai risiko global.

Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, serta refocusing anggaran ke sektor produktif. Sementara itu, dari sisi moneter dan sektor keuangan, koordinasi erat dengan Bank Indonesia dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga mempercepat penyaluran berbagai stimulus fiskal, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial, serta memperkuat ketahanan energi melalui implementasi program biodiesel B50 dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik,” tutur mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.

Di sisi lain, pemerintah terus memperluas kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi diversifikasi risiko dan penguatan akses pasar. Berbagai perjanjian perdagangan seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Selain itu, penguatan kerja sama bilateral, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, turut mendukung ketahanan energi, industri, serta stabilitas ekonomi nasional.

Pada sektor energi, pasokan minyak mentah dan LPG diamankan melalui skema government to government (G2G) dan business to business (B2B), dengan rencana pengembangan kontrak jangka panjang, infrastruktur penyimpanan, serta penjajakan kerja sama nuklir dan mineral.

Di bidang industri, kedua negara mendorong penguatan manufaktur dan hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Rusia juga berkomitmen mendukung kepentingan strategis Indonesia, termasuk dalam aksesi ke BRICS dan konsultasi isu global.

Sementara itu, kerja sama ekonomi diperluas melalui peningkatan perdagangan, investasi, serta pendalaman kerja sama moneter guna memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.