Kendala Keterbatasan Fiskal, Asbanda Dukung BPD Jadi Lokomotif Ekonomi Daerah

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H Widodo, dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia di Solo, Jawa Tengah (Jateng). (Foto: Antara).

Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendorong penguatan peran melalui transformasi secara fundamental, demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi lewat inovasi pembiayaan yang produktif dan terukur.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H Widodo, dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia di Solo, dikutip Senin (20/4/2026). Seminar yang merupakan rangkaian Undian Tabungan Simpeda Periode Ke-2 Tahun XXXVI–2026 itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Agus menegaskan, perubahan landscape ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif.

“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama (Dirut) Bank Jakarta itu.

Ia menjelaskan, BPD memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau sampai ke tingkat daerah.

Dengan keunggulan tersebut, BPD memiliki posisi unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” tegasnya.

Agus menekankan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah yang tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” jelas Agus.

Dalam konteks tersebut, Asbanda juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.

“Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent,” tegasnya.

Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan bahwa transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Kedua, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak. Ketiga, pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.

Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran BPD dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat sektor riil, khususnya UMKM.

Menurutnya, BPD harus mampu hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Seminar ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata,” kata Gubernur Luthfi.

Ke depan, BPD diharapkan tidak hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.