Ketika Finansial Letoi, Ekonom Ingatkan Potensi Indonesia Kena Jebakan Utang

Ilustrasi.(Foto: Shutterstock)

Analis ekonomi politik dari Menteng Kleb sekaligus Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi menyebut, perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.

Saat berdiskusi dengan mantan Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, dikutip Minggu (7/6/2026), dia menyebut, tantangan ekonomi Indonesia tidak hanya bersumber dari gejolak pasar keuangan. Namun juga dari struktur ekonomi yang masih bertumpu kepada konsumsi domestik.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih didominasi konsumsi, sementara kapasitas produksi dan industri belum cukup kuat untuk menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang,” ujar Kusfiardi.

Sejak Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (free float) dan rezim devisa bebas pascareformasi 1998, dia mengatakan, pergerakan modal menjadi sangat dinamis.

“Kondisi tersebut membuat perekonomian domestik lebih rentan terhadap perubahan sentimen investor dan arus modal global,” ungkapnya.

Kusfiardi juga menyoroti ketidakseimbangan antara belanja negara yang terus meningkat, sementara penerimaan negara tidak naik signifikan. Berbagai program prioritas, membutuhkan dukungan fiskal yang super jumbo.

Di sisi lain, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), relatif rendah ketimbang kebutuhan dana untuk pembangunan. “Kalau belanja terus meningkat tetapi penerimaan tidak tumbuh sebanding, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas,” kata Kusfiardi.

Hati-hati Jebakan Utang

Isu lain yang mendapat perhatian Kusfiardi, adalah kondisi fiskal dan pengelolaan utang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Utamanya keseimbangan primer yang perlu menjadi fokus pemerintah. Terlihat jelas betapa tertekannya kemampuan fiskal negara.

Ia mengingatkan, apabila utang baru lebih banyak digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo dibandingkan untuk investasi produktif, maka manfaat ekonomi jangka panjangnya akan semakin terbatas.

“Jika utang baru digunakan untuk membayar kewajiban utang lama, ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi produktif menjadi semakin sempit,” ujarnya.

Selain itu, keberadaan utang dalam mata uang asing juga dinilai meningkatkan risiko ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.

Sebagai solusi, Kusfiardi mendorong pemerintah menyusun roadmap kedaulatan ekonomi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.

Ia menilai pembangunan ekonomi tidak cukup dijalankan melalui program-program yang bersifat sektoral atau jangka pendek, tetapi harus diarahkan pada penguatan kapasitas produksi nasional, substitusi impor, dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kepercayaan pasar.

“Lebih baik pemerintah terbuka mengenai tantangan yang ada dan menjelaskan langkah perbaikannya. Kepercayaan dibangun melalui transparansi dan konsistensi kebijakan,” ujarnya.