Bos BI Perry Warjiyo ‘Pede’ Ekonomi 2027 Meroket 5,9 Persen

Raker Komisi XI DPR RI bersama Gubernur BI beserta jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas proyeksi, yakni 5,9 persen. Keyakinan itu ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, meningkatnya investasi, serta membaiknya kinerja ekspor.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, perbaikan ekonomi global juga menjadi faktor pendukung. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berada pada kisaran atas proyeksi 5,1-5,9 persen,” kata Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Perry, terdapat tiga faktor utama yang menopang optimisme tersebut. Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan defisit yang rendah dan terkendali. Selain itu, realokasi anggaran dinilai semakin efisien, produktif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

Kedua, pelaksanaan program prioritas nasional yang semakin terorkestrasi, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Ketiga, penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, BI memastikan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus dioptimalkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung target tersebut, BI menyiapkan lima langkah strategis. Pertama, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat sinergi fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun. Sebagai perbandingan, sepanjang 2025 realisasinya mencapai Rp332,14 triliun.

Kedua, meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Hingga pekan pertama Mei 2026, realisasi KLM mencapai Rp424,7 triliun.

“Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah,” kata Perry.

Langkah ketiga adalah pelonggaran berbagai instrumen makroprudensial dan percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) yang dijalankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, perbankan, dan dunia usaha.

Keempat, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.

Program tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi local currency transaction (LCT), serta pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

“Kami akan terus memperluas QRIS. Setelah dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea, kami mohon doa restu untuk memperluas kerja sama dengan Arab Saudi bagi jamaah umrah dan haji, serta dengan India untuk melayani wisatawan dari negara tersebut,” ujar Perry.

Langkah kelima adalah memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI di berbagai daerah.

Program itu mencakup pengembangan wastra, komoditas kopi, hingga penguatan kemandirian ekonomi di lingkungan pondok pesantren.