Komisi X DPR RI tengah menunggu realisasi komitmen besar dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kenaikan gaji guru. Kepastian penyesuaian pendapatan pahlawan tanpa tanda jasa tersebut diharapkan bakal menggema dalam pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meyakini pemerintah telah meracik formulasi matang untuk mendongkrak kesejahteraan guru. Terlebih, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan berulang kali menegaskan bahwa sektor pendidikan dan nasib tenaga pendidik merupakan prioritas utama kabinetnya.
Lalu mengungkapkan, pihak legislatif telah mengendus sinyal positif tersebut lewat postur anggaran tahun 2027 yang mengalokasikan dana khusus untuk kenaikan gaji serta tunjangan guru.
“Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau besok tanggal 16 Agustus. Tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas,” ujar Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
DPR Kawal Ketat dan Desak Gaji Guru Minimal Rp5 Juta
Kendati menaruh keyakinan tinggi, Lalu menegaskan bahwa Komisi X DPR tidak akan tinggal diam. Pihaknya berjanji bakal terus mengawal ketat janji pemerintah tersebut sampai benar-benar dirasakan oleh para guru di lapangan.
Menurut politikus ini, perbaikan pendapatan guru merupakan fondasi paling krusial jika pemerintah ingin mendongkrak mutu pendidikan nasional secara menyeluruh.
“Nah, kami hari ini di Komisi X mengejar itu dan mengingatkan terus kepada Bapak Presiden, salah satu fondasi keberhasilan pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru,” cetus Lalu menambahkan.
Tak tanggung-tanggung, Komisi X DPR mendorong pemerintah untuk menetapkan standar gaji guru minimal berada di angka Rp5 juta per bulan. Angka ini dinilai sebagai batas kelayakan yang rasional untuk menunjang kehidupan tenaga pendidik saat ini.
“Kami di Komisi X tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak,” serunya.
Tarik-Menarik Anggaran dan Gurita Kebocoran Rp2.500 Triliun
Usulan kenaikan pendapatan ini juga dinilai sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, yang menunjuk hidung masalah kebocoran anggaran sebagai biang kerok tersendatnya pemenuhan hak-hak guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAl Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), Prabowo terang-terangan mengakui kesejahteraan guru saat ini masih jauh dari kata ideal karena uang negara kerap digondol pihak tak bertanggung jawab.
Berdasarkan hitungan para ahli yang dilibatkan istana, angka kebocoran kekayaan negara mencapai jumlah yang fantastis, yakni berkisar 150 miliar dolar AS atau setara dengan Rp2.500 triliun per tahunnya.
“Kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (dolar AS) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun, saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegas Presiden Prabowo.