Tutup Celah Kongkalikong, Purbaya akan Bentuk Tim Khusus Kawal Anggaran MBG

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan membentuk tim untuk mengawasi penggunaan anggaran MBG di seluruh daerah. (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas demi mengamankan uang negara. Kementerian Keuangan bakal membentuk tim khusus berskala nasional untuk mengawasi ketat penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.

Tim pengawas ini tidak akan main-main karena diisi langsung oleh jajaran internal Kemenkeu yang tersebar di daerah, mulai dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten dan kota, dari perbendaharaan dan dari yang lain-lain, DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten dan kota seperti apa,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Ogah Toleransi Laporan Asal Bapak Senang

Purbaya menjelaskan bahwa tim bentukannya ini bertugas melakukan pengecekan secara berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk memelototi penggunaan anggarannya.

Langkah intervensi ini, kata Purbaya, justru merupakan permintaan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang. Tujuannya jelas, agar seluruh laporan yang masuk ke pusat menyajikan data yang riil dan objektif sesuai fakta di lapangan, bukan sekadar laporan ‘asal bapak senang’.

“Nanti kalau jelek, ya kita bilang jelek. Kepala BGN bahkan bilang, ‘kalau jelek laporkan jelek, kalau rekomendasi tutup, ya tutup’. Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur,” tegas Menkeu.

Langkah melibatkan Kemenkeu ini juga sengaja diambil untuk menjaga independensi pengawasan di lapangan.

“Kan yang mengawasi bukan BGN sendiri. Jadi dari tempat saya (Kemenkeu), kita tidak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri, kan rawan ada vested interest (kepentingan terselubung),” tambah Purbaya.

Evaluasi Total Setiap Dua Bulan

Guna memastikan program unggulan ini berjalan efektif tanpa kebocoran fiskal, Kemenkeu menjadwalkan agenda evaluasi total terhadap performa SPPG setiap dua bulan sekali.

Hasil dari pemantauan berkala tersebut nantinya akan langsung diserahkan kepada pihak BGN sebagai bahan perbaikan dan eksekusi di lapangan.

“Saya pikir dua bulan sekali kita akan evaluasi. Dari tempat kita, kita memberikan masukan ke Kepala BGN. Ini permintaan Kepala BGN juga, jadi bukan saya mau ikut campur,” pungkas Purbaya.