Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) kini berada di titik nadir. Badan kemanusiaan paling krusial di Palestina ini terpaksa mengetuk pintu internasional, menyatakan bahwa mereka membutuhkan suntikan dana darurat sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,8 triliun agar bisa terus menyambung napas operasionalnya hingga akhir tahun 2026.
Juru bicara UNRWA, Adnan Abu Hasna, mengungkapkan bahwa situasi keuangan organisasi saat ini sudah sangat kritis. Berbagai jurus penghematan anggaran internal sebenarnya telah dikerahkan habis-habisan. Namun, jika ikat pinggang terus dikencangkan, dampaknya bisa fatal bagi jutaan nyawa yang bergantung pada uluran tangan mereka.
“UNRWA membutuhkan sekitar US$100 juta untuk melanjutkan operasinya hingga akhir tahun,” tegas Abu Hasna saat berbicara kepada kantor berita RIA Novosti, Rabu (1/7/2026).
Taruhan Nyawa Warga dan Ancaman Krisis Total
Abu Hasna menambahkan, pengetatan anggaran yang dipaksakan lebih lanjut bakal langsung memukul sektor-sektor pelayanan dasar yang paling sensitif. Sektor yang terancam mandek antara lain pos layanan kesehatan, pasokan air bersih, hingga pengelolaan sampah padat.
Macetnya roda operasional ini dikhawatirkan memicu episentrum bencana kemanusiaan baru di tengah puing-puing kehancuran Jalur Gaza yang pemulihan fisiknya sendiri diproyeksikan bakal menelan biaya hingga miliaran dolar AS.
Kehadiran UNRWA dinilai menjadi satu-satunya benteng pertahanan terakhir untuk menjaga stabilitas regional agar tidak makin jatuh ke jurang destabilisasi total.
Nasib Ratusan Ribu Anak di Garis Depan
Urusan perut dan kesehatan bukan satu-satunya masalah yang membayangi tanah Palestina. Masa depan pendidikan generasi muda Gaza kini ikut terombang-ambing di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan fasilitas.
Saat ini tercatat sekitar 280 ribu anak sekolah di Jalur Gaza terpaksa mengecap pendidikan secara daring akibat hancurnya gedung-gedung sekolah. Sementara itu, hanya ada sekitar 60.000 anak yang masih bisa melanjutkan pendidikan tatap muka penuh waktu, itu pun harus dijalani di bawah tekanan kondisi kemanusiaan yang serbasulit.
Tekanan Politik AS untuk Singkirkan UNRWA
Ironisnya, di tengah jeritan kebutuhan logistik dan operasional tersebut, tekanan politik luar negeri justru kian menyudutkan posisi badan PBB ini. Dewan Perdamaian Gaza yang disetir oleh Amerika Serikat (AS) secara terang-terangan menyatakan bahwa eksistensi UNRWA sudah tidak lagi diinginkan di tanah Palestina.
“UNRWA tidak memiliki tempat di Gaza, karena rakyat Gaza berhak mendapatkan hal yang lebih baik,” bunyi pernyataan resmi dari dewan bentukan AS tersebut pada Rabu (1/7/2026).
Retorika penggusuran peran PBB ini menguat seiring berjalannya fase kedua rencana perdamaian Gaza yang digulirkan oleh utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, pada pertengahan Januari lalu. Cetak biru perdamaian tersebut menetapkan penarikan militer Israel dari sebagian wilayah, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, serta pembentukan struktur pemerintahan baru di bawah kendali Dewan Perdamaian yang dipimpin AS.
Polarisasi Global di Tengah Puing Perdamaian
Manuver sepihak bentukan Washington ini tak pelak memicu polarisasi dan kecaman internasional. Sebelum krisis dana ini mencuat ke publik, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah melayangkan kritik tajam pada Mei lalu. Moskow menilai langkah operasional Israel di lapangan serta inisiatif bentukan AS tidak selaras dengan esensi inisiatif perdamaian internasional yang sah.
Padahal, legitimasi penanganan konflik ini sejatinya telah disepakati melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diadopsi pada November 2025, sebagai kelanjutan dari kesepakatan damai antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025.
Kini, di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik negara-negara raksasa, nasib jutaan warga Gaza digantungkan pada seberapa cepat dana Rp1,8 triliun itu bisa terkumpul sebelum lonceng akhir tahun berbunyi.