Hisminu: Pemenuhan Gizi Penting, Tapi Pendidikan Harus Tetap Jadi Prioritas

Ketua Umum PP Hisminu, Z Arifin Junaidi. (Foto: Hisminu)

Pengurus Pusat Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (PP Hisminu) meminta pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan.

Organisasi tersebut menilai pemenuhan gizi anak dan peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan.

Ketua Umum PP Hisminu, Z Arifin Junaidi, mengatakan gugatan terhadap Program MBG di Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan kalangan guru, sekolah, dan madrasah terkait skema pendanaan program tersebut.

“Pada dasarnya, gizi anak dan biaya pendidikan tidak boleh saling meniadakan,” kata Arifin dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk menyangkut sumber pembiayaannya. Ia mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan, namun menilai perbaikan implementasi saja belum cukup.

“Kami apresiasi BGN berbenah, tapi tidak cukup hanya di implementasi. Secara anggaran lebih bijaksana jika tidak menggunakan anggaran pendidikan,” ujarnya.

Arifin menilai pengalaman sejumlah negara dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang tidak mengorbankan sektor pendidikan. Ia mencontohkan Jepang yang dinilai mampu menjalankan program makan bergizi tanpa mengurangi akses maupun pembiayaan pendidikan.

Menurutnya, Hisminu selama tiga tahun terakhir menjalin kerja sama program pemagangan ke Jepang sehingga memiliki kesempatan mempelajari sistem pendidikan di negara tersebut.

“Di Jepang, program makan bergizi sangat bersih, rapi, dan tertata. Tidak ada benturan antara program makan bergizi dengan biaya pendidikan,” katanya.

Ia juga mengutip contoh kebijakan pemerintah Jepang yang mempertahankan operasional sebuah stasiun kereta demi memastikan seorang anak tetap dapat bersekolah hingga lulus.

“Filosofinya, akses pendidikan itu tidak ditawar atau dikurangi. No Child Left Behind. Sementara di Indonesia masih ada hampir empat juta anak yang tidak bersekolah. Anggaran pendidikan seharusnya berpihak kepada mereka terlebih dahulu,” ujar Arifin.

Selain itu, Hisminu menyatakan mendukung langkah hukum yang ditempuh sejumlah guru terkait gugatan MBG di Mahkamah Konstitusi, termasuk kesaksian Iman Zanatul Haeri yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris PP Hisminu.

Menurut Arifin, substansi gugatan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan Program MBG, tetapi juga menyangkut keberpihakan negara terhadap kesejahteraan guru, sekolah, madrasah, dan pesantren.

Ia juga mengusulkan agar pelaksanaan Program MBG lebih banyak melibatkan fasilitas yang sudah dimiliki sekolah, madrasah, maupun pesantren, seperti kantin dan dapur umum.

“Pesantren sudah punya dapur. Tidak perlu membangun dapur baru, tinggal menyediakan bahan-bahannya. Ini bisa diterapkan terutama di sekolah atau pesantren berasrama,” katanya.

Arifin berharap pemerintah dapat mencari skema pembiayaan lain untuk Program MBG sehingga anggaran pendidikan tetap difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta perluasan akses bagi anak-anak yang belum mengenyam pendidikan.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak persoalan pendidikan yang membutuhkan perhatian, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik di pesantren dan Ma’had Aly.

“Harusnya pesantren juga menjadi perhatian,” tutupnya.