Dugaan Penyelewengan Keuangan PT Pos, DPR Minta Danantara Periksa Seluruh BUMN

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Firnando Hadityo Ganinduto. (Foto: ANTARA/HO-Komisi VI DPR RI).

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia, menemukan dugaan rekayasa keuangan di PT Pos Indonesia (Persero). Bukan tak mungkin hal yang sama terjadi juga di BUMN lainnya.

Untuk itu, anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Partai Golkar (F-PG), Firnando Ganinduto mendorong Danantara Indonesia melakukan evaluasi terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Sudah tepat evaluasi terhadap BUMN. Saya kira harus diperkuat,” kata Firnando di Jakarta, dikutip Senin (6/7/2026).

Selanjutnya, dia mendukung evaluasi Danantara Indonesia terhadap PT Pos Indonesia, terus dilakukan hingga terungkap dugaan penyimpangan keuangan yang merugikan negara.

“Kita dukung Danantara sedang jalankan fungsi evaluasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola BUMN,” tandasnya.

Dia mengingatkan, setiap temuan yang diperoleh dari proses due diligence, maupun evaluasi, wajib untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, evaluasi terhadap seluruh BUMN, perlu segera dijalankan di tengah agenda pemerintah menggelorakan transformasi dan penataan (streamlining) badan usaha.

“Sistem pengawasan menjadi aspek penting agar setiap perusahaan negara memiliki tata kelola yang semakin sehat, efisien, berintegritas, dan mampu memberikan layanan serta kinerja terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.

Ke depan, langkah Danantara memelototi PT Pos Indonesia, menjadi titik awal bagi terjadinya perbaikan sistem di seluruh perusahaan pelat merah.

“BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel,” tutur Firnando.

Temuan mengenai bobroknya keuangan PT Pos Indonesia (Persero), diungkap Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Berdasarkan proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, Danantara menemukan sejumlah masalah keuangan dan tata kelola perusahaan. Celakanya, praktik culas ini terjadi selama bertahun-tahun.

“Kami menerima laporan dan menemukan indikasi berbagai penyimpangan di PT Pos Indonesia. Termasuk dugaan rekayasa keuangan yang saat ini sedang ditindaklanjuti, melalui mekanisme audit dan investigasi,” kata Rohan.

Satu per satu permasalahan yang selama ini membebani perseroan, kata mantan bankir Bank Mandiri itu, dibereskan. Danantara memastikan tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan.

Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum. “Prioritas kami adalah Pos Indonesia sehat kembali. Menjadi perusahaan profesional, akuntabel, dan berintegritas. Penting agar perseroan bisa menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.