Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan isu pembelian tanah masyarakat Papua seharga Rp100 ribu per hektare tidak benar. Amran juga menekankan lahan pertanian tetap menjadi milik masyarakat.
“Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian,” ujar Amran dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pembangunan Pertanian di Papua
Lebih lanjut Amran meluruskan berbagai informasi yang dinilainya sebagai fitnah terkait pembangunan pertanian di Papua, termasuk narasi yang menyebut tanah masyarakat dihargai kurang dari Rp100 ribu per hektare.
Penegasan itu disampaikan Amran saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM bertema “Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak” di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang diikuti sekitar 2.000 kader IPM dari seluruh Indonesia.
Adapun pernyataan tersebut menjawab pertanyaan salah seorang peserta, Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten.
Dalam sesi dialog, Tamim menyinggung beredarnya informasi bahwa lahan di Papua disebut-sebut diambil secara tidak wajar dengan harga kurang dari Rp100 ribu per hektare.
Ia juga meminta penjelasan agar generasi muda mampu melihat persoalan secara rasional di tengah banyaknya informasi yang beredar.
Tidak Sesuai Kondisi di Lapangan
Menanggapi hal tersebut, Amran menegaskan informasi tersebut merupakan fitnah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Amran menjelaskan, program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat. Sebaliknya, pemerintah membangun lahan sawah yang sepenuhnya menjadi milik masyarakat, lengkap dengan dukungan infrastruktur dan alat mesin pertanian.
Dia menyebutkan hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua.
Seluruh lahan tersebut tetap menjadi milik masyarakat setempat, sementara pemerintah memberikan berbagai fasilitas secara cuma-cuma untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat,” ungkap Amran.
Berbagai Bantuan Pemerintah
Lebih jauh Amran menambahkan, pemerintah juga mengirimkan ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, hingga mendukung pengembangan komoditas sesuai kearifan lokal seperti sagu dan kelapa.
Ia mengungkapkan, berbagai narasi negatif yang beredar justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Banyak masyarakat Papua yang telah merasakan langsung manfaat program tersebut melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan mengelola lahan secara mandiri.
Amran mencontohkan testimoni petani yang memperoleh lahan garapan 3 hingga 4 hektare dan mampu meraih pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah setiap bulan.
“Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan,” katanya.
Terima Aspirasi Masyarakat
Amran juga mengungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke Papua, dirinya justru menerima aspirasi masyarakat yang meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka.
“Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung,” ungkapnya.
Menurut Mentan Amran, keberhasilan pembangunan pertanian di Papua tidak hanya mendapat dukungan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.