Purbaya Kunker ke NTT untuk Kawal Aspirasi Korban Tumpahan Minyak Montara Tahun 2009

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa temui warga terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (7/8/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menemui masyarakat terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Purbaya juga mengunjungi Tablolong, Kabupaten Kupang, dan berdialog dengan masyarakat yang selama 16 tahun menghadapi berbagai konsekuensi akibat tumpahan minyak Montara yang terjadi pada 2009.

Pertemuan difokuskan untuk menghimpun berbagai masukan terkait kondisi masyarakat, serta langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung percepatan penyelesaian masalah yang masih dihadapi.

Purbaya mengaku telah mengikuti perkembangan kasus tumpahan minyak Montara, sejak beberapa tahun lalu. Karena, Purbaya pernah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada 2018. Wajar jika dia paham betul masalah yang dihadapi warga yang menjadi korban tumpahan minyak Montara itu.

“Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak, kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009,” ujar Purbaya, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, permasalahan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak Montara, tidak hanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Namun juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Selama bertahun-tahun, kata Purbaya, para nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan. Selain itu, aktivitas pembudidaya rumput laut sangat terganggu, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan mengalami penurunan pendapatan.

Untuk itu, Purbaya mendorong penyelesaian kasus Montara perlu dilakukan dengan mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

Dalam dialog bersama warga, Purbaya menyampaikan rencana pemerintah untuk mengirimkan tim riset, guna melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di kawasan terdampak.

Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pemulihan sehingga ekosistem pesisir dapat kembali mendukung kehidupan masyarakat sebagaimana sebelum terjadinya pencemaran.

“Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan,” kata dia.

Dia menyampaikan, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai upaya penanganan dapat berjalan secara terpadu.

Dukungan itu diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam aspek pemulihan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti perkembangan penyelesaian penyaluran ganti rugi masyarakat yang terdampak. Ditegaskan, pemerintah akan terus mengawal proses tersebut, agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat

“Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas dia.

Pemerintah berharap langkah-langkah pemulihan lingkungan, penyelesaian hak-hak masyarakat, dan penguatan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir NTT dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat terdampak musibah Montara dapat terus meningkat.