Kunjungi Kerja ke NTT, Purbaya Tekankan Pengawasan APBN Jadi Kunci Stabilitas Fiskal Daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu jajaran Kemenkeu di Provinsi NTT di Gedung Keuangan Negara Kupang, Jumat (7/8/2026). (Foto: Dok. kemenkeu).

Saat kunjungan kerja (kunker) ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) level provinsi di Gedung Keuangan Negara Kupang, Jumat (7/8/2026).

Kesempatan ini dimanfaatkan Purbaya untuk memonitor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, serta membahas perkembangan penerimaan negara, dan mengevaluasi dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Tentu saja, termasuk penajaman strategi pengendalian inflasi.

Purbaya menegaskan, Kemenkeu memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Khusus untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, kata dia, Kemenkeu mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten dan kota. Dana tersebut siap dicairkan mulai hari ini, termasuk untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah NTT.

Namun, Purbaya mengingatkan bahwa peran Kemenkeu bukan hanya terkait pengalokasian anggaran saja. Fungsi monitoring secara hati-hati perlu dilakukan untuk memastikan kredibilitas penyaluran anggaran yang tepat sasaran.

“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” ujar Purbaya, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Sejalan dengan arahan itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi berbasis Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.

Dashboard tersebut menjadi instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja, tren inflasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, melalui berbagai forum koordinasi, seperti high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT; serta koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT terus memperkuat sinergi dalam mendukung stabilitas harga di daerah.