Untuk Bangun LRT, Pramono Luncurkan Obligasi Rp5,2 Triliun, BI: Pikirkan Cara Bayarnya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: Antara/Reno Esnir)

Gubernur DKI Pramono Anung ancang-ancang menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun. Naik dari rencana awal sebesar Rp3,5 triliun.

Alasannya, Pemprov DKI perlu dana jumbo untuk membangun infrastruktur, termasuk LRT. Padahal, baik infrastruktur maupun LRT baru menghasilkan dalam jangka panjang.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Bambang Arianto mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar memikirkan secara matang faktor risiko, terkait rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun.

Betul kalau dibilang, obligasi daerah merupakan salah satu opsi bagi daerah untuk mencari pembiayaan atas pembangunan yang direncanakan.

Namun ya itu tadi, semuanya harus direncanakan dengan cermat dan hati-hati. Jangan hanya menambah beban warga DKI di masa mendatang. “Yang penting Pemprov DKI Jakarta mampu mengelola risiko terkait obligasi ini ke depan,” kata Bambang di Jakarta, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan kajian terkait skema pembayaran obligasi daerah, yang sudah diterbitkan. Apalagi, dana obligasi itu digunakan untuk kelanjutan pembangunan transportasi LRT dari Manggarai-Dukuh Atas, pembangunan sejumlah infrastruktur di Jakarta. Tentu saja, berbagai proyek tersebut bisa memberikan keuntungan atau cuan kepada daerah.”Yang penting pembiayaan nantinya dapat tercakup dari pendapatan yang didapatkan nantinya,” kata dia.

Ia menambahkan, obligasi daerah yang digagas Pemprov DKI, memang bisa menjadi penopang APBD untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sebagai upaya penyesuaian dana Transfer Ke Daerah (TKD). “Tentu sudah ada kajian potensi pemasukan dari proyek pembangunan ini,” kata dia.

Sebelumnya, Pramono mengatakan, penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun yang tiba-tiba naik menjadi Rp5,2 triliun, bukan karena kondisi keuangan daerah tidak mencukupi.

Melainkan untuk menjaga kesehatan fiskal lewat skema pembiayaan kreatif (creative financing). Ibarat, orang yang sehat dan mampu secara keuangan, namun tetap meminjam uang agar keuangannya tetap terjaga.

“Kenapa dengan APBD Jakarta yang kurang lebih sekarang ini Rp81 triliun, obligasinya hanya Rp3,5 triliun? Saya menjawabnya sederhana saja. Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam, tetapi tetap meminjam itu karena untuk membuat badannya lebih sehat,” kata Pramono.