Kasihan Betul 2.400 Konsumen LRT City, Dicekoki Harapan Palsu Anak Usaha Adhi Karya Sejak 2018

Kasihan Betul 2.400 Konsumen LRT City, Dicekoki Harapan Palsu Anak Usaha Adhi Karya Sejak 2018

Iwan Medium.jpeg

Kamis, 13 Agustus 2026 – 05:09 WIB

Ilustrasi---LRT City, hunian terintegrasi dengan LRT yang dibangun PT Adhi Commuter Property Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi karya (Persero) Tbk, kini mangkrak. (Foto: Dok ADCP).

Ilustrasi—LRT City, hunian terintegrasi dengan LRT yang dibangun PT Adhi Commuter Property Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi karya (Persero) Tbk, kini mangkrak. (Foto: Dok ADCP).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Konsumen apartemen LRT City yang mewakili 2.400 pihak, menemui Komisi VI DPR untuk memperjuangkan nasibnya. Mereka berharap DPR bisa mendorong PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk segera mengembalikan duit (refund) konsumen.

Indra, konsumen LRT City Cibubur, mengatakan, sebanyak 16 perwakilan konsumen apartemen LRT City Cibubur, Ciracas, Tebet, Sentul, dan Ciputat, menemui Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini bersama Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

“Ada yang sudah beli dari 2018 dengan KPA, sekarang tidak ada wujudnya. Saya sendiri beli dari 2021, lunas 2024 dengan janji serah terima, akhir 2025. Sampai sekarang kondisinya masih tanah kosong,” kata Indra, dikutip Rabu (12/10/2026).

Padahal, para konsumen tertarik dan percaya untuk membeli apartemen karena dikembangkan anak usaha dari perusahaan pelat merah alias BUMN.

Selanjutnya, konsumen meminta agar DPR mendorong proses full refund bisa segera diputuskan oleh pengembang. Baik kepada konsumen yang mencicil atau kredit pemilikan apartemen (KPA), maupun tunai.

Selain itu, kata dia, konsumen meminta dilakukan pemulihan atas penilaian kredit atau BI Checking, sekarang berubah menjadi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). “Saya sendiri cash bertahap dan meminta full refund,” ucapnya.

DPR Akan Panggil Petinggi ADHI

Atas keluh kesah ini, Andre Rosiade berjanji akan menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, direktur utama PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), BPI Danantara, dan bank Himbara untuk audiensi pada 18 Agustus 2026.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (Foto: Dok. DPR RI).

Kemudian, akan ada audiensi lanjutan pada 19 Agustus 2026 bersama pihak yang sama, serta melibatkan para konsumen juga. “Tadi Pak Andre minta dikasih kesempatan untuk internal dulu, semua dipanggil,” kata Indra.

Untuk diketahui, sejumlah proyek apartemen LRT City belum kunjung diserahterimakan kepada pembeli. Sebagian konsumen masih diwajibkan membayar cicilan KPA, meski pembangunan proyek belum selesai.

Di sisi lain, konsumen yang mengajukan pengembalian dana juga belum memperoleh kepastian karena kondisi keuangan ADCP disebut sedang mengalami tekanan.

Sebelumnya, ADCP didesak segera memberikan kepastian kepada lebih dari 2.400 konsumen LRT City yang hingga kini, belum menerima unit apartemen meski sebagian telah menunggu sekitar 6-7 tahun.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Iwan Darmawan Aras menyebut ADCP sebagai pengembang, harus bertanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian proyek tersebut.

“ADCP harus bertanggung jawab atas konsumen. Harus ada titik terang bagi masyarakat yang menjadi konsumen LRT City,” kata Iwan, Minggu (1/8/2026).

Menurutnya, persoalan proyek LRT City tidak hanya menyangkut keterlambatan pembangunan, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proyek yang dikerjakan anak usaha BUMN.

“Kalau hunian yang dibuat anak perusahaan BUMN saja mangkrak, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada negara. Apa bedanya dengan proyek-proyek swasta yang mangkrak,” ujarnya.

Percaya Berujung Nestapa 

Tomy, salah satu konsumen apartemen LRT City Ciracas, mengaku tertarik memiliki hunian tersebut karena kontraktornya adalah ADCP yang berstatus anak usaha Adhi Karya.

“Sekarang menyesal karena percaya properti yang dibuat ADCP. Yang saya tahu, Adhi Karya (induk usaha ADCP) adalah BUMN yang profesional. Ternyata salah,” kata Tomy.

Awalnya, lanjut Tomy, pihak ADCP menjanjikan serah terima unit dilakukan pada 2021. Waktu terus berjalan hingga tak terasa 5 tahun berlalu, janji itu tak pernah terwujud.

“Saya beli LRT Ciracas Urban Signature Tower Azure, sangat dirugikan. Janji serah terima unit tahun 2021, sampai sekarang tidak ada realisasinya,” tegasnya.

Dia pun mengaku kesal dan jengkel dengan perilaku manajemen ADCP yang terkesan lari dari kenyataan. Berkali-kali, pengembang memberikan harapan palsu.

Proyek Mangkrak Kemudian

Pada akhir Juli 2018, PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk melalui Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel, menggagas pembangunan hunian vertikal bernama LRT City.

Selanjutnya, PT Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha Adhi Karya yang menjadi pengembangnya. Sesuai nama, hunian tersebut terintegrasi dengan moda transportasi LRT (Light Rail Transit). Jadi, konsep yang dikembangkan adalah Transit Oriented Development atau TOD.

Nilai investasi dari proyek tersebut, tak main-main, sekitar Rp24,2 triliun.  Dengan berdirinya LRT City, diharapkan bisa mengurai kemacetan yang menjadi masalah klasik ibu kota.

Direktur Utama (Dirut) PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), Indra Syahruzza Nasution. (Foto: Antara/Dok. Kementerian PKP).

Urusan lahan, ADCP menggandeng Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD). Karena, LRT City dibangun di 5 wilayah yang berdekatan dengan LRT Jabodetabek.

Yakni, LRT City Bekasi (Eastern Green) seluas 16,9 hektare, LRT City Sentul (Royal Sentul Park) seluas 14,8 hektare, LRT City Jaticempaka (Gateway Park) seluas 5 hektare, LRT City Cikoko seluas 1,2 hektare, dan LRT City Ciracas (Urban Signature) seluas 11,5 hektare.

Kini, 3 proyek LRT kesandung masalah serius yakni mangkrak. Misalnya, LRT City Ciracas (Jakarta Timur) yang pembangunannya tiba-tiba terhenti. Pun demikian, LRT City Tebet (Jakarta Selatan) ikut mangkrak. Sedangkan LRT City Cibubur (Jawa Barat), penyelesaiannya tertunda.

Ternyata, ADCP selaku pengembang mengalami kesulitan keuangan. Saat ini, kas perusahaan benar-benar kosong. Bahkan disebut-sebut minus Rp900 juta. Beberapa vendor yang menjadi rekanan sempat menggugat PKPU lantaran tagihan tak kunjung dibayar.

Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Visited 3 times, 3 visit(s) today