Kemensos Siapkan Bantuan dan Safe House bagi Korban Karhutla

Kemensos menyiapkan bantuan logistik, safe house, layanan kesehatan dan psikososial bagi warga terdampak karhutla dengan dukungan 31 shelter di 16 provinsi. (Foto: Kemensos)

Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan bantuan kebutuhan dasar, tempat perlindungan sementara, hingga layanan psikososial bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penanganan karhutla diawali dengan penggunaan data tunggal untuk mengidentifikasi keluarga terdampak sekaligus memetakan kebutuhan mereka.

“Datanya sama dan kita bisa mengidentifikasi keluarga terdampak. Setelah itu kita lakukan beberapa penanganan di lapangan. Pertama, tentu memberikan dukungan logistik, tempat pengungsian sementara atau khusus misalnya, kita mendirikan safe house,” kata Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penanganan Layanan Dasar di Wilayah Karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara daring, Kamis (13/8/2026).

Bantuan Logistik Disalurkan ke Warga Terdampak

Berdasarkan hasil asesmen bersama pemerintah daerah, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan keluarga yang terdampak karhutla.

Untuk mempercepat distribusi, Kemensos mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan ke lokasi terdampak. Mereka bertugas membantu penyaluran bantuan kepada masyarakat di lapangan.

“Yang sudah kita salurkan di antaranya makanan siap saji, tenda-tenda perlengkapan keluarga, serta kita menurunkan SDM, Tagana, dan relawan yang bersama Kemensos untuk melakukan distribusi cepat terhadap bantuan yang dibutuhkan,” ujar Gus Ipul.

Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama berada dalam kondisi darurat.

Kemensos Siapkan Safe House

Selain bantuan logistik, Kemensos menyiapkan safe house sebagai tempat perlindungan sementara bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan membutuhkan lokasi yang lebih aman.

Keluarga yang berada di safe house juga mendapatkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemensos bersama Kementerian Kesehatan turut menyiapkan layanan kesehatan dan psikososial bagi warga terdampak.

“Kita juga memberikan layanan psikososial bersama dengan Kemenkes berupa layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga terdampak,” kata Gus Ipul.

Layanan psikososial menjadi bagian dari penanganan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak sosial dan psikologis akibat bencana.

31 Shelter Kemensos Tersebar di 16 Provinsi

Untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di berbagai daerah, Kemensos mengoptimalkan 31 lokasi shelter yang tersebar di 16 provinsi.

Shelter tersebut berada di berbagai wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua. Fasilitas ini dapat digunakan untuk mendukung evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan psikososial, serta menjadi lokasi koordinasi dan penyampaian informasi.

“Soal tempat logistik atau lokasi shelter Kemensos berada di 16 provinsi, 31 lokasi shelter, dari Aceh sampai Papua. Inilah kira-kira dukungan Kemensos, kami siap bekerja sama di bawah arahan Pak Menko PMK. Di lapangan kami di bawah koordinasi BNPB,” ujar Gus Ipul.

Penanganan Karhutla Melibatkan Banyak Pihak

Penanganan dampak karhutla dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga. TNI, kepolisian, Tagana, relawan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait dilibatkan untuk memastikan bantuan dapat diberikan sesuai kondisi di lapangan.

Gus Ipul menegaskan Kemensos akan memberikan bantuan sesuai tugas dan fungsinya kepada keluarga yang terdampak.

“Pada prinsipnya, kami akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemensos untuk semua keluarga terdampak, (kolaborasi) beserta dengan kementerian-kementerian yang lain,” katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Wakil Menteri Koordinator Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Wakil Menteri PPPA Veronica Tan.