Sukses Pangkas Harga IFP Jadi Rp26 Juta, Prabowo Mau LKPP Naik Kelas Jadi Badan Pengadaan

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). (Foto: Tangkapan Layar/TVP).

Presiden Prabowo Subianto menyoroti pola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih berjalan sendiri-sendiri. Barang dengan spesifikasi sama bisa dibeli oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan harga berbeda.

Prabowo menilai praktik tersebut melemahkan posisi tawar pemerintah dan membuat belanja negara tidak efisien. Dia meminta pola pengadaan semacam itu segera dihentikan.

“Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara jadi lebih lemah,” ungkap Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengingatkan disiplin fiskal tidak selesai ketika anggaran disahkan. Pengawasan harus terus dilakukan hingga tahap penggunaan setiap rupiah dalam APBN.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah semestinya berkoordinasi karena sama-sama menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia.

“Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah pemerintah pusat, daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah RI,” tegasnya.

Prabowo kemudian membeberkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Konsolidasi pengadaan pemerintah daerah disebut menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diperkirakan mencapai 25,43 persen pada 2026.

Penghematan dinilai bisa lebih besar jika konsolidasi pengadaan diterapkan secara luas dan disiplin. Penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik diperkirakan dapat memangkas 30 persen dari total belanja pengadaan senilai Rp1.200 triliun.

“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar AS ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun dan ini ada di tangan kita,” jelasnya.

Harga Layar Pintar 

Prabowo mengambil pengadaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP) sebagai contoh. Perangkat tersebut sebelumnya dibeli secara terpisah oleh pemerintah daerah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.

Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga IFP dapat ditekan menjadi Rp26 juta per unit. Harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.

“Ini penghematan hampir enam kali lipat, ini real. Karena itu, saya melaporkan di sini pemerintah akan segera mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita butuh dukungan DPR yang saya hormati,” kata dia.

Prabowo menilai tidak masuk akal apabila kementerian, lembaga, badan pemerintah, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga berbeda, terlebih jika harganya lebih mahal daripada yang seharusnya bisa diperoleh.

Pemerintah selanjutnya akan menghimpun kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Spesifikasi serta volume barang akan distandardisasi dan disatukan, sedangkan proses pengadaan dilakukan secara digital agar lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita; ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, puskesmas yang bisa kita renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik,” tandasnya.