Pemerintah merespons sejumlah pemberitaan media massa terkait pernyataan mengenai istilah ‘emas di bawah bantal‘ yang sebelumnya disampaikan terkait potensi kepemilikan emas oleh masyarakat.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Haryo Limanseto mengatakan istilah ‘emas di bawah bantal’ merupakan metafora untuk menggambarkan akumulasi kepemilikan emas masyarakat yang terbentuk selama bertahun-tahun dan lintas generasi.
Hal itu juga sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang secara tradisional menjadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan dan penyimpan nilai.
“Sebagian emas tersebut hingga kini masih disimpan secara pribadi atau secara konvensional di rumah tangga. Istilah tersebut tidak dimaksudkan secara harfiah sebagai emas yang ditemukan secara fisik di bawah bantal masyarakat,” ujar Haryo dalam keterangannya, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Haryo menjelaskan, Indonesia memiliki cadangan emas yang diperkirakan sekitar 3.600 ton dengan produksi emas sekitar 90 ton setiap tahunnya, sementara emas yang berada di masyarakat diperkirakan dapat berkisar 1.800 ton. Emas yang berada di masyarakat tersebut merupakan emas yang secara tradisional dimiliki dan disimpan oleh masyarakat.
Dia mengatakan, potensi sekitar 1.800 ton emas masyarakat, dengan nilai sekitar USD 252 miliar, merupakan gambaran besarnya aset emas yang dimiliki dan masih disimpan secara pribadi di masyarakat.
“Angka tersebut berbeda dengan cadangan emas Indonesia dan tidak diartikan sebagai tambahan terhadap cadangan emas tambang nasional,” kata dia.
Menurutnya, besarnya potensi emas yang dimiliki masyarakat menjadi salah satu peluang dalam pengembangan ekosistem bullion nasional.
Pemerintah mendorong agar masyarakat memiliki pilihan yang semakin luas dalam mengelola dan mengoptimalkan aset emas yang dimiliki melalui instrumen keuangan yang aman, terpercaya, dan terintegrasi.
“Dalam konteks tersebut, apabila sebagian dari potensi emas masyarakat, misalnya sekitar 20 persen, dapat masuk ke dalam instrumen keuangan melalui ekosistem bullion, maka akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan pasar bullion dan perekonomian nasional. Angka tersebut merupakan ilustrasi potensi, bukan mewajibkan masyarakat untuk memindahkan atau menyerahkan emas yang dimilikinya,” jelasnya.
Haryo menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengambil alih atau mengalihkan kepemilikan emas masyarakat. Kepemilikan dan keputusan masyarakat untuk menyimpan, memperdagangkan, atau memanfaatkan emas tetap menjadi hak masyarakat sepenuhnya.
Pengembangan ekosistem bullion juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi sektor pertambangan dan energi, sekaligus membangun pasar bullion yang semakin efisien, likuid, transparan, dan terintegrasi.
Dia menegaskan, pemerintah terus memperkuat ekosistem bullion dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan industri terkait. Pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA) menjadi salah satu langkah untuk memperkuat integrasi dan kolaborasi dalam ekosistem bullion nasional.
“Pemerintah melihat pengembangan ekosistem bullion sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan potensi aset domestik, memperdalam pasar keuangan, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, dengan tetap memberikan ruang dan pilihan kepada masyarakat dalam mengelola aset emas yang dimilikinya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat sekitar 1.800 ton emas masyarakat yang masih disimpan ‘di bawah bantal’ dengan nilai mencapai 252 miliar dolar AS.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat peresmian Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.
Airlangga meminta PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mendorong sebagian emas masyarakat masuk ke dalam instrumen keuangan dalam ekosistem bullion.